By | 20 Februari 2020

patron.id – Serang, Pemuda Kecamatan Baros yang tergabung dalam Aliansi OKP Kecamatan Baros melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Serang serta Pihak Perusahaan Buah Naga, PT. Agro Fruit Mandiri (AFM), di Gedung DPRD Kabupaten Serang, pada Kamis, (20/02/2020).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan tuntutan warga Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang mengenai nasib korban terdampak banjir bandang yang disebabkan oleh adanya perkebunan buah naga seluas 50 hektare.

Salah seorang perwakilan Organisasi Kesatuan Pemuda (OKP), Muttaqin, menanyakan terkait kepatutan dan perizinan perusahaan tersebut yang sampai saat ini belum jelas, karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang bahwa kawasan Baros semestinya menjadi daerah resapan air, sementara faktanya malah dibuat perkebunan buah naga yang tidak mengandung resapan air. Perkembangan selanjutnya menurut Muttaqin yang juga selaku Sekretaris Forum Silaturahmi Kesatuan Pemuda (FSKP) Kecamatan Baros, saat ini lahan perkebunan yang semula 25 hektar sudah diperluas mencapai 50 hektare.

“Karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang bahwa kawasan Baros semestinya menjadi daerah resapan air, sementara faktanya malah dibuat perkebunan buah naga yang tidak mengandung resapan air. Perkembangan selanjutnya bahkan saat ini lahan yang dikelola sudah diperluas mencapai 50 hektar yang tadinya 25 hektar, sementara perizinan baru setengahnya. Ini termasuk pelanggaran hukum,” ujarnya.

Baca Juga:  Abdurrahman Wahid Terpilih sebagai Ketua Umum IKAMABA dalam MUBES IV

Ia menambahkan, terkait banjir bandang yang terjadi di Desa Taman Sari beberapa waktu lalu, dari hasil audiensi bersama DPRD Kabupaten Serang, ia berharap pemerintah dapat menindak tegas Perusahaan Perkebunan Buah Naga tersebut.

“Oleh karena itu kami berharap melalui DPRD Kabupaten Serang bisa mengawal Pemerintah Daerah untuk tidak menutup mata dan langsung menindak tegas mengenai keberadaan perusahaan tersebut agar ditutup secara permanen, karena secara kepatutan dan perizinan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam tuntutan yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Serang dan Perusahaan Buah Naga antara lain sebagai beriktut : Pertama, Melakukan pemulihan dan ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum dan rumah warga Citaman; Kedua, Melakukan perbaikan Analisis Mengenai Dampak Lingungan (AMDAL) perusahaan buah naga, agar tidak terjadi banjir bandang di Citaman; Ketiga, Menindak tegas oknum yang melakukan pengelolaan perusahaan buah naga tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Keempat Bersedia bertanggungjawab menjaga dan memelihara kebersihan sumber mata air Citaman (Normalisasi Situ Citaman); Kelima, Bersedia bertanggungjawab, apabila point 1, 2, 3 dan 4 tidak dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan, maka perusahaan buah naga ditutup secara permanen.[Red/Setiaadi]

Bagikan: