By | 14 Februari 2019

patron.id – Serang, Universitas Mathla’ul Anwar Banten bersama Kementerian Pariwisata berencana melakukan pembinaan desa wisata Cikadu yang ada di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Hal itu disampaikan langsung Bagian Penelitian UNMA Banten Laelatul Qodariah, usai mengikuti kegiatan Sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Pariwisata, Kamis (14/2/2019), di Jakarta.

Ela menjelaskan rencana pembinaan desa wisata Cikadu ini dilakukan dalam rangka menjalankan amal usaha Mathla’ul Anwar Banten dengan bertujuan untuk pengembangan desa wisata berbasis pendampingan melalui perguruan tinggi.

“Kemenpar (Kementerian Pariwisata) memandang penting kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) di tiap Desa Wisata.” terangnya, melalui rilis yang diterima patron.id

Tidak hanya desa Cikadu, UNMA Banten melalui Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) juga memilih Kp. Cidadang, desa Cadas Ngampar, Kp. Kalicaah dan desa Legon Dadap untuk dijadikan desa binaan pariwisata halal.

Adapun kegiatan yang sudah berjalan saat ini antara lain pembuatan batik, agrowisata salak birus, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan sanggar seni. Pendampingan akan melibatkan masyarakat secara langsung terutama terutama kepada generasi muda pelaku wisata Pokdarwis di Kp. Cikadu tersebut.

“Desa wisata ini nantinya menyajikan aktifitas kebudayaan untuk memanjakan wisatawan yang datang seperti kerajinan, kuliner, penginapan dan outbound adventure.” ungkapnya.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut juga melibatkan beberapa kampus lainnya yakni di antaranya Politeknik Sahid, Universitas Tirtayasa, Universitas Swiss Germany, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan Universitas Pelita Harapan. Serta mengundang beberapa utusan di tiap wilayah mulai dari Provinsi Banten, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Ibukota Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Maluku.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Kementerian Pariwisata RI Wisnu Bawa Tarunajaya. Dalam sambutannya Wisnu menyampaikan, kegiatan Sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Kementerian Pariwisata dalam rangka pendampingan desa wisata baru pertama kali diadakan.

Baca Juga:  Penyanyi Indonesia Glenn Fredly Meninggal Dunia

“Program pendampingan terdiri dari berbagai kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, seminar/FGD hasil pendampingan dan penyerahan hasil apresiasi pendampingan desa wisata oleh Perguruan Tinggi.” kata Wisnu usai membuka acara sosialisasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Kemenpar.

Wisnu menjelaskan, tahun 2019 ada 50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia yang akan kembali menjadi sasaran kegiatan ini, meliputi daerah berkarakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya.

“Pengembangan potensi sumber daya unggulan yang produktif dan prospektif juga dapat mengangkat kualitas masyarakat. Dari 50 Kabupaten sasaran, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak, dan Pandeglang.” paparnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasrul Edyar, mengingatkan hendaknya pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan memperhatikan permasalahan dan status aset lahan untuk lokasi kegiatan sehingga proyek bisa tetap berlanjut setelah program selesai dan tanpa ada permasalahan dikemudian hari, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.

Ia menambhakan, Kemenpar membagi desa wisata dalam empat tingkatan yaitu desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju dan desa wisata mandiri.

“Desa yang dianjurkan untuk mengikuti program pendampingan adalah yang masuk dalam kategori desa wisata berkembang. Sedangkan desa wisata rintisan yang nilainya <50 akan mengikuti program Gerakan Sadar Wisata (GSW) atau Sosialisasi Sadar Wisata (SSW).” tandasnya. [Red/Imam]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *