By | 27 Agustus 2019

patron.id – Jakarta, Tokoh Nahdlatul Wathan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Mazdi heran masih ada kelompok Masyarakat yang menunjukan tidak sepakat dengan Pancasila. Padahal, perdebatan terkait system berbangsa dan bernegara sudah dilakukan para Pendiri Bangsa puluhan Tahun yang lalu.

Kebangsaan dan keislaman di Indonesia ujar TGB tidak dapat dipisahkan, keduanya berjalan seiringan, “Kebangsaan dan keislaman Kita tidak dapat dipisahkan,” kata TGB saat mengisi Dialog Kebangsaan di Sekolah Kajian dan Strategik Global Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa, (27/08/2019).

Menurutnya, dalam beberapa literature keislaman definisi Negara Islam adalah Negara yang memiliki penduduk mayoritas bukan yang menggunakan system Pemerintahan tertentu. Selain itu, khaznah keislaman di Indonesia sangat kaya dan mendalam. Bahkan, tidak ada Negara luar yang memiliki khazanah keislaman seperti Indonesia.

“Selain rujukannya yang banyak hal itu juga dipengaruhi karakteristik Ulama Kita yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mencintai Tanah Air,” ungkapnya.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang lahir sebelum kemerdekaan seperti Sarekat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan penting dan kesamaan visi dalam hal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semuanya beragama Islam, memahami Islam tapi tidak mengenyampingkan nilai-nilai kebangsaan yang menurut sebagaian Ormas Islam saat ini bertentangan dengan ajaran Agama.

Baca Juga:  Memasuki Lebaran Hari ke-3, Pemudik Pulang Lebih Awal

“Ini tidak ada di Negara lain, di Mesir ada Ormas Jamiyah Syari’ah Islamnya mendomiasi, dibandingkan dengan kemesiran (kebangsaan) penetrasi keislaman mereka lebih kuat, Warna kemesiran itu tidak ada, Mereka hanya diajak untuk lebih taat kepada agama,” ujarnya.

“Indonesia punya hal yang beda, kalau kita lihat karakter dari para Ulama, Ulama sepuh NU, Hadrotu Syaikh KH Hasyim Asy’ari, beliau Ulama yang memiliki khazanah keilmuan yang tinggi,” lanjut Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia ini.

Sementara itu, M. Lutfi Direktur Organisasi Kemasyarakatan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menegaskan setiap Ormas yang dinilai bertentangan dengan Panasila akan dievaluasi bahkan akan dicabut izinnya. Ia telah memberikan evaluasi kepada 28 Ormas Islam yang dinilai masih meragukan Pancasila sebagai ideology Negara.

“Jadi Ormas itu harus berasaskan Pancasila,” tegasnya

Ia menilai, Ormas Islam adalah penguat dan benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemendagri masih melakukan pengkajian mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Republik Indonesia sebagai Lembaga yang mengawasi Ideology Masyarakat agar tidak menjadi ancaman bagi NKRI.[Red/Aim]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *