By | 21 September 2020

patron.id – Serang, Komisi I DPRD Kota Serang mendatangi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang. Kunjungannya ke kantor tersebut dengan membawa keluhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait jaringan internet yang lemot alias lambat. Hal ini dilakukan demi mendukung pelayanan di era digital.

Anggota Komisi I DPRD Kota Serang Ahmad Rosadi mengatakan terdapat keluhan dan kekurangan perihal konsumsi transfer data internet (brandwith) di beberapa OPD yang berdampak pada pelayanan masyarakat, seperti kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Memang banyak keluhan atau kekurangan seperti di kantor Disdukcapil juga butuh penambahan kuota,” kata Rosadi kepada patron.id usai kunjungan kerja ke Diskominfo, pada Senin (21/9/2020).

Menurutnya, keluhan ini muncul sudah lama sejak periode 2019-2020. Oleh karena itu pihaknya mendukung kebutuhan kuota internet tersebut agar pelayanan OPD pada masyarakat tetap berjalan lancar.

“Makanya kita support mudah-mudah bisa menambah kuota yang dibutuhkan oleh Diskominfo untuk menyalurkan kebutuhan OPD masing-masing yang ada di Pemkot,” ujar dia.

Anggota fraksi PAN ini mengungkapkan pihaknya siap memperjuangkan penambahan kuota internet bandwith di anggaran selanjutnya. Dengan demikian seluruh OPD dapat menjalankan tugasnya dengan baik terutama pelayanan berbasis digital.

“Ke depan itu kebutuhanya sampai 1600 Megabit per second (Mbps) supaya dinas-dinas yang lain bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang era digital sekarang kan gitu, karena keluhannya banyak yang lemot,” jelas dia.

Baca Juga:  Desa Sindangsari Rayakan HUT RI Ke 74 Gelar Pesta Rakyat

Sementara, Kepala Diskominfo Kota Serang W. Hari Pamungkas mengakui keluhan dari wakil rakyat tersebut. Menurutnya, sejak 2017 kapasitas kuota internet hanya 600 Mbps untuk melayani 33 kantor OPD. Namun hingga saat ini dengan kapasitas yang sama harus melayani 104 titik, mulai dari OPD, kantor kelurahan, dan kantor UPTD (unit pelaksana teknis daerah).

“Tentunya dengan 600 Mbps itu butuh penambahan bandwith dan itu sudah kami usulkan berkali-kali,” kata Hari kepada jurnalis patron.id.

Untuk memenuhi 104 titik tersebut, pihaknya membutuhkan kuota bandwith sekitar 2000 Mbps. Dengan kapasitas bandwith saat ini Diskominfo menggunakan sistem tambal sulam. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja OPD yang membutuhkan banyak kuota internet.

“Toh semua OPD juga tidak menggunakan secara maksimal sesuai jatah. Kadang-kadang OPD yang kita jatah 50 mb tapi ternyata penggunaannya cuma 30 mb. Berarti yang 20 mb kita share ke OPD lain yang membutuhkan,” terang Hari.

Oleh karena itu, Hari menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mengusulkan penambahan kuota bandwith tersebut, sebesar Rp 3 milyar untuk mencapai 2000 Mbps termasuk penambahan peralatannya.

“Kemampuan keuangan daerah masih terbatas kami juga menyadari itu. Sementara kami harus berbagi, ada tiga urusan wajib di sini yaitu urusan kominfo, statistik dan persandian,” tandasnya. [Red/Roy]

Bagikan: