By | 29 Juni 2020

patron.id – Serang, Sejumlah organisasi masyarakat dari Badan Otonom (Banom) Nadhlatul Ulama (NU) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang. Kedatangan mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Serang terkait aset Pemkot Serang yang belum diterima dari Pemkab Serang, di ruang Ketua DPRD Kota Serang, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. pada Senin (29/6/2020)

Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya, Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Serang, PC Fatayat Kota Serang, Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) Kota Serang dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Serang.

Ketua GP Ansor Kota Serang Sabroni mengatakan bahwa, kedatangannya ke gedung wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasinya terkait persaoalan aset Pemkot Serang yang masih dipegang oleh Pemkab Serang. Diantaranya aset tanah, gedung pemerintahan dan kantor pelayanan masyarakat.

Suasana Saat Kegiatan Berlangsung

“Banom NU mendukung dan mendorong langkah Pemkot Serang dan DPRD Kota Serang dalam menyelesaikan persoalan aset dari Pemkab Serang agar segera diselesaikan dan dilimpahkan,” kata Sabroni, kepada patron.id usai audiensi dengan Ketua DPRD Kota Serang.

Menurut Sabroni, Pemerintah Provinsi Banten harus turun tangan dan tidak boleh tinggal diam dalam menyelesaikan persoalan aset Pemkot Serang yang masih dipegang oleh Pemkab Serang. Terlebih jika persoalan aset tersebut memunculkan polemik terhadap kedua daerah ini.

“Persoalan aset ini Pemrov juga harus turun tangan. Yaa bukan tidak bisa. Karena memang harusnya seperti itu, Ketika Pemkab Serang belum menyerahkan, sementara Pemkot Serang membutuhkan maka ketika ada polemik di antara kedua daerah maka Gubernur harus turun, dalam hal ini persoalan aset,” ujarnya.

Keterlibatan Pemprov Banten dalam mengatasi persoalan aset Pemkot Serang juga sempat disampaikan Walikota Serang saat pertemuan dengan Banom NU beberapa waktu lalu.

“Sebelumnya kita pernah ketemu dengan Pak Wali beberapa minggu yang lalu. Kata beliau (Pak Walikota) yaa sama seperti itu bahwa Pemprov harus ikut turun tangan, baik secara sikap maupun pendanaan. Jangan diam aja,” ungkap Sabroni.

Baca Juga : http://shyampooja.com/gp-ansor-kota-serang-menilai-lambannya-penyerahan-aset-pemkot-serang.

Sebagai wajah ibukota Provinsi Banten, lanjut Sabroni, Pemkot Serang sangat membutuhkan sejumlah aset tersebut guna mempelancar pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Pemkot Serang nyaman dan Pemkab Serang juga bisa terfasilitasi terkait dengan kantor-kantor pemerintahan yang dibutuhkan.

“Sangat butuh. Apalagi kan beberapa kantor pelayanan ada yang ngontrak, pinjam pakai. Karena belum bisa dimiliki oleh Pemkot Serang sehingga infrastruktur itu tidak bisa diaplikasikan dengan baik,” tegasnya.

Baca Juga:  IYOIN LC Serang Gelar Talkshow Online Leacture Part 1

Oleh karena itu ia berharap agar persoalan aset segera selesai dan tata infrastruktur membaik sehingga pelayanan di Kota Serang bisa lebih maksimal.

Selain persoalan aset, Banom NU juga menyampaikan aspirasinya terkait dengan pemberdayaan kepemudaan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya ingin dilibatkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait kepemudaan.

“Dalam hal ini merumuskan kebijakan-kebijakan kepemudaan, Pemkot Serang dan DPRD Kota Serang, harus bisa melibat unsur pemuda, salah satunya Banom NU. Ada GP Ansor, IPNU, Fatayat, IPPNU,” sebutnya.

Sementara itu, kedatangan sejumlah organisasi masyarakat dan pelajar dari kalangan NU Kota Serang itu disambut baik oleh Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi. Ia mengatakan bahwa mereka salah satu masyarakat yang peduli terhadap kemajuan Kota Serang.

“Saya sangat mengapresiasi temen-temen dari GP Ansor ini. Mereka mau memikirkan Kota Serang ke depan mau seperti apa, terkait aset, banjir dan permasalahan lainnya. Insya allah akan kami tidak lanjuti dan memberikan masukan pada dinas-dinas terkait. Saya sebagai ketua dewan tidak punya wewenang dan kebijakan untuk memutuskannya. Kecuali di ranah legislasi, bugdeting dan pengawasan,” kata Budi, di ruang kerjanya.

Budi mengakui banyak aset Pemkab Serang yang belum diserahkan kepada Pemkot Serang. Sekitar 200 aset warisan Kabupaten Serang terdiri dari tanah, gedung pemerintahan, gedung pendopo, dan kantor pelayanan. Pihaknya pun masih menindaklanjuti aset-aset milik Pemkot Serang sampai menunggu situasi pandemi covid-19 berhenti.

“Kami (legislatif) masih menindaklanjuti sejumlah aset itu cuma terkendala covid-19 atau korona. Ini terakhir yang akan kita bahas dengan dinas terkait. Tapi kita tidak bisa melanjutkan kegiatan itu karena perintah dari atas,” katanya.

Namun ia juga menilai bahwa Pemkab terlihat menunda-nunda dalam penyerahan aset tersebut. Hal itu dikarenakan Pemkab belum membangun pusat pemerintahan di lokasinya.

“Sejauh ini pihak Pemkab Serang agak menunda. Yaa saya liat sih mereka menunda karena memang belum membangun, mereka masih nunggu sampai mereka membangun di Kabupaten,” ungkapnya.

Meski demikian DPRD Kota Serang akan tetap melakukan berbagai upaya sesuai peraturan yang berlaku. Mulai dari dinas yang mengurus aset Kabupaten, konsultasi dengan KPK bagian aset dan kementerian.

“Harapan saya agar Pemkab untuk segera menyerahkan semua asetnya karena kami juga sangat membutuhkan. Karena kami juga ingin membangun,” tandasnya. [Red/Roy]

Bagikan: