By | 18 Januari 2019

patron.id – Serang, Budaya money politic atau politik uang sudah melekat di masyarakat. Apalagi tahun ini adalah tahun pemilu. Seolah jika tidak melakukan politik uang maka calon legislatif maupun calon kepala negara/ daerah itu tidak niat mencalonkan diri. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sam’ani, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, dalam acara Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai, Jumat (18/1/2019), di Rumah Makan S Rizki, Ciceri, Kota Serang.

Dialog tersebut diselenggarakan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa/ Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (BEM/DEMA PTAI) se-Indonesia dengan tema Memperkuat Proses Demokratisasi untuk Pemilu 2019 yang Berkualitas dan Berintegritas.


Foto Bersama BEM/DEMA PTAI se-Indonesia. [patron.id]

Forum BEM/DEMA PTAI se-Indonesia menghadirkan Anggota KPU Provinsi Banten Agus Sutisna, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Sam’ani, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Nana Subana sebagai narasumber.

Untuk meminimalisir tindakan tersebut, dikatakan Sam’ani, Bawaslu Banten ingin mengedukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi Gerakan Politik Uang ke pelosok-pelosok daerah untuk tidak menerima money politic dari caleg maupun partai mana pun.

Ia mengungkapkan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat bebas memilih (calon wakil rakyat maupun calon pemimpin) sesuai hati nuraninya. Oleh karena itu ia menegaskan kepada masyarakat untuk berani menolak politik uang hanya demi memilih calon wakil rakyat, dan melaporkan pelakunya kepada Bawaslu.

“Tolak uangnya, laporkan orangnya. Kita akan benar-benar merdeka ketika kita bebas untuk memilih sesuai hati nurani. Sebesar apapun nominal yang kita terima jika dianalogikan dengan ekonomi akan habis untuk keperluan sehari-hari dan itu adalah harga yg paling murah bagi para calon.” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terkait ujaran kebencian yang semakin keruh di masyarakat jelang pemilu. Hal itu perlu dilakukan Bawaslu untuk menjadikan kesadaran pemilih untuk sama-sama memerangi ujaran kebencian karena sekarang ini kita hidup di dunia maya dan di dunia nyata.

“Yang paling berbahaya adalah di dunia maya ketika seseorang memberikan statemen belum kering air liurnya, statemen-nya sudah menyebar ke semua sosial media.” ujarnya.

Menurut Sam’ani, untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, Bawaslu akan menyambangi seluruh kampus dan instansi untuk membangun sinergitas dan wawasan tentang kinerja Bawaslu. Pihaknya juga berharap mahasiswa dan masyarakat turut andil dalam mengawasi pemilu.

“Bawaslu ingin meminta support kepada semua lapisan masyarakat untuk menjadi mata-mata Bawaslu, mengawasi pemilu di lapangan, untuk meminimalisir konflik-konflik yang ada di lapangan, sesuai dengan slogan bawaslu ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’.” harapnya.

Sekali lagi, Sam’ani mengajak masyarakat untuk berani melaporkan ke Bawaslu jika di lapangan menemukan pelanggaran pemilu, maka Baswalu akan segera memproses kasus tersebut. Ia menambahkan bahwa Bawaslu sama halnya seperti aparat kepolisian yang siap merima laporan atau aduan dari masyarakat terutama terkait pelanggaran pemilu.

Baca Juga:  Koramil Cimarga Mengajak Pemerintahan Lebak untuk Membantu Penyembuhan Rega

“Jadi jangan membiarkan pelanggaran itu terjadi di lapangan, masyarakat harus melek untuk hal itu. Kualitas pemilu tidak akan baik jika hanya mengandalkan Bawaslu saja, masyarakat harus menjadi pemilih cerdas jangan menjadi apatis dan berfikir bahwa ini adalah hajat penyelenggara saja.” tambahnya.

Di tempat yang sama, Anggota KPU Provinsi Banten Agus Sutisna memaparkan bahwa KPU bersifat nasional dan badan yang tidak dapat dibubarkan berdasarkan UUD 1945 yang sudah diambandemen. KPU tidak boleh bekerja di bawah tekanan. Oleh karena itu, KPU harus diisi oleh orang-orang yg benar-benar netral dan tidak sedang duduk di partai mana pun.

“KPU dan Bawaslu memerlukan orang-orang yang berakademisi. Jika KPU tidak kuat secara mentalitas, maka potensi hasil pemilu tidak akan dipercaya tanpa kepercayaan publik akan legitimasi kepemerintahan anggota KPU dituntut harus cermat agar tidak salah penghitungan.” paparnya.

Ia juga menjelaskan pemilih yang berkualitas tidak mungkin lahir jika hanya mengandalkan KPU. Pihaknya harus bersinergi dengan masyarakat dan mahasiswa untuk mewujudkan pemilu yang berdaulat melalui memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin masih ‘buta’ tentang pemilu.

“KPU juga melakukan sosisalisasi ke pelosok kampung di Jiput, Pandeglang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sana jika masyarakat masih bisa dicekoki dengan uang atau money politic maka jangan berharap ada pemilih yang cerdas.” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terpesona dengan partai mana pun yang membela KPU karena pihaknya ingin tetap berdiri tegak untuk bersikap independen. Bahkan, menurut Agus, pihaknya terbuka lebar kepada siapa pun untuk menerima kritikan terkait kinerjanya demi menjaga kridebilitas KPU.

“Silahkan, KPU terbuka untuk dikritik sebagai semangat untuk membuat perubahan di dalam KPU sesuai dengan masyarakat inginkan. KPU selalu bermusyawarah dengan semua stekholder yg ada.” katanya.

Sementara itu, Nana Subana dari Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), dalam dialognya mengatakan bahwa apapun yang dilakukan untuk melahirkan pemimpin atau kebijakan harus melibatkan masyarakat di dalamnya sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

“Ini harus dimusyawarahkan demi meningkatkan partisispasi masyarakat adalah tugas baru di dalam ketentuan bawaslu dan itu harus berunding untuk menentukan masa depan bangsa ini.” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sepakat kepada perangkat hukum harus tegas menindak jika menemukan money politic atau politik uang. KPU dan Bawaslu harus terus mendorong masyakat untuk mengerti tentang pelanggaran pemilu dan harus memberikan pemahaman untuk menjadi pemilih yg cerdas.[Red/Aldi]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *