By | 22 September 2020

patron.idSerang, Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin membantah jika Pemerintah Kota Serang dianggap mengusir pengurus Dewan Harian Daerah Juang 45 Provinsi Banten yang bermarkas di Gedung Juang 45, tepatnya di kawasan Alun-alun Kota Serang, pada Selasa (22/9/2020).

Menurutnya, pengosongan Gedung Juang 45 ini dilakukan Pemkot Serang dalam rangka persiapan renovasi terhadap gedung tersebut yang dinilai sudah tidak layak huni. Dengan tujuan akan dijadikan tempat wisata sejarah bagi masyarakat Kota Serang, mulai dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pengosongan ini bukan dalam rangka mengusir keberadaan organisasi DHD 45. Tapi kami Pemkot Serang setelah direhab akan menempatkan kembali semua organisasi perjuangan ditempatkan sekretariatnya di sini, jadi kita bareng-bareng ya,” kata Subadri kepada jurnalis patron.id, saat di lokasi, Selasa (22/9/20202).

Jika Gedung Juang 45 ini tidak direnovasi dan dibiarkan begitu saja maka akan terjadi roboh sebab tidak ada perawatan. Oleh karena itu, lanjut Subadri, pihaknya harus hadir dan harus bisa merawat sehingga bisa dipernalkan kepada masyarakat Kota Serang sebagai tempat wisata sejarah.

Baca Juga:  GMNI Pandeglang Menggelar Santunan Kepada Masyarakat Desa Pasireurih

“Tadi keberadaannya cukup memprihatinkan. Ada beberapa tempat dijadikan tempat tidur, perkumpulan, dan beberapa senjata yang sudah diamankan oleh pihak kami dalam hal ini Polri dan TNI,” jelas dia.

Ia mengkalim bahwa Pemkot Serang sudah melakukan beberapa tahapan sebelum dilakukan pengosongan Gedung Juang 45 ini. Diantaranya musyawarah, mengirim surat kepada pengurus DHD 45 Banten, hingga intruksi Walikota Serang terkait pengosongan gedung tersebut.

“Pemerintah Kota Serang hari ini mengeksekusi pengosongan Gedung Juang 45 yang dihuni oleh saudara-saudara tua kita atau orang tua kita selaku DHD 45 pengurusnya,” ucap dia.

Pemkot Serang tidak keberatan bahkan mempersilahkan jika tindakan pengosongan gedung tersebut dinilai DHD Juang 45 tidak adil dan akan diproses ke pengadilan.

“Kami Pemkot Serang sangat menghargai dan mempersilahkan ketika ada tindakan kami yang dianggap tidak adil buat mereka maka silahkan. Artinya mempersilahkan agar menggugat kami di pengadilan, upaya hukum supaya mereka juga sadar dengan status kepemilikan aset yang ada di kota kita ini,” Pungkasnya. [Red/Roy]

Bagikan: