By | 17 April 2020

Oleh : A. Solahuddin

Soal virus corona disease 2019 (Covid-19) yang mulai masuk di Indonesia bulan Maret lalu, kita banyak melewati bermacam dinamika di ruang sosial mengenai pandangan publik pada upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi ini, pendapat bernuansa politis sampai paling objektif muncul mewarnai media sosial.

Corona menjadi trend dalam setiap pembahasan, Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah tentu menuai kontraproduktif, mulai dari usulan lockdown dari sebagian masyarakat yang tak dihiraukan karena kurang berdalil, hingga himbauan ‘di rumah saja’ lakukan sosial distancing dan pshical distancing oleh pemerintah.

Namun Bagaimanapun dinamikanya, kita telah menelan pil pahit, kenyataannya dimana jumlah positif corona makin bertambah, hingga 16 April 2020 tercatat 5.516 kasus positif, belum lagi bagi penyandang status ODP dan PDP. 

Sekarang kita masuk tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah menetapkan melalui Permenkes No. 09 Tahun 2020, diteken pada 03 April 2020 lalu. Merespon ketetapan itu, DKI Jakarta telah melakukan PSBB, disusul beberapa daerah di Jawa Barat, juga Provinsi Banten yang tak kalah mengkhawatirkan.

Terkhusus Tanggerang Raya yang tengah diusulkan melakukan PSBB.

Penetapan PSBB tentu beriringan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun masyarakat. UU Kekarantinaan No. 06 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa pemerintah harus memenuhi segala kebutuhan pokok masyarakat.

Barang tentu, sebagai masyarakat, kita juga berkewajiban menaatinya dengan menjalankan ketetapan pemerintah, kalau tidak taat konsekuensi logisnya mendapatkan sanksi. Paling tidak kena push up peringatan saat polisi melakukan operasi, seperti yang kerap kita liat dalam pemberitaan di televisi.

Siapa tak khawatir pandemi Covid-19 bakal melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi kita? Urusan ini tentu menjadi kekhawatiran global, bukan hanya nasional apalagi skala lokal. IMF menyebutkan virus Corona telah menyeret ekonomi global ke jurang resesi, bahkan lebih buruk dari depresi besar yang terjadi pada 1930.

Sekarang kita telah dihadapkan dengan produktifitas usaha yang melamban, Beberapa perusahaan di Banten mulai bangkrut, karyawan banyak di rumahkan, PHK berskala besar makin memungkinkan terjadi, penghasilan masyarakat pekerja harian dan UMKM semakin menyusut dan tersudut akibat sosial distancing, walhasil banyak pengangguran baru seiring meningkatnya kebutuhan menjelang Ramadhan.

Pemerintah provinsi Banten perlu mengantisipasi secara baik dalam melakukan rekayasa sosial, jaring informasi dari masyarakat, tingkatkan pertukaran informasi sehingga menghasilkan rekayasa kebijakan yang tepat. Karenanya sangat perlu keterbukaan pada publik, sebab akan beda cerita kalau pemerintah Banten tak anggap penting masukan dari masyarakat.

Di tengah kekhawatiran ini, untung masih ada sebagian kalangan yang menunjukkan solidiaritas sesama, secara mandiri ikut berkontribusi dengan langkah-langkah kongkrit semacam bagi-bagi sembako gratis, masker, hand sanitizer hingga inisiatif melakukan sosialisasi pada masyarakat luas mengenai bahaya dan pencegahan penyebaran wabah corona, tentu itu dilakukan tanpa gandengan pemerintah daerah.

di tengah meningkatnya solidaritas masyarakat Banten, sayangnya tak ayal peran pemerintah seolah tak menyentuh masyarakat, banjir pertanyaan kehadiran pemerintah provinsi Banten yang tidak dirasakan keberadaannya. Boleh jadi anggapan macam ini lantaran terjadi miss informasi, atau bantuan-bantuan teknis yang dilakukan sebelumnya tak menyeluruh juga tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak sadar apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah daerah.

Baca Juga:  Dampak Wabah Covid-19

Saran sederhananya, supaya masyarakat mengerti, Gubernur kudu meningkatkan komunikasi. Keniscayaan komunikasi pemerintahan yang kuat, melekat sebagaimana organisasi pada umumnya yang membutuhkan sebuah karakter dalam komunikasi (Robbin, 1996). Komunikasi dua arah antara pemerintah ke masyarakat, juga sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah merupakan karakter amat penting ditumbuhkan dalam situasi seperti ini, tujuannya tentu keterlibatan semua pihak dalam pencegahan penyebaran wabah covid 19.

Bila kita telisik lebih jauh, sebutlah misalnya pada Awal April lalu, pemerintah provinsi Banten melakukan pergeseran anggaran untuk pencegahan dan penanganan wabah corona, proses pergeseran anggaran ini kabarnya ditempuh tanpa melibatkan anggota Legislatif yang ada di Banten. Jangankan masyarakat umum, dewan saja yang punya hak budgeting dilewat. Hal macam itu tentu menandakan pola komunikasi pemimpin kita tak baik, alias arogan. Meskipun secara yuridis memang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kesimpulannya sah-sah saja langkah yang ditempuh gubernur, tapi sebagai pimpinan di eksekutif mestinya mempertimbangkan komunikasi sosial dan politiknya, sebab kata para ahli, komunikasi pemerintahan dibutuhkan transparansi dan keterbukaan. Dengan begitu, publik bisa berpartisipasi langsung sesuai porsinya dalam melawan covid-19.

Sepenglihatan saya, pemerintah tak akan bisa berjalan sendirian, perlu kerjasama semua lapisan. Lagipula, menyertakan masyarakat menjadi prinsip wajib sebagaimana diamanatkan dalam PP 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip dasar good governance itu dilihat dari peningkatan partisipasi dan transparansi publik. Menyoal transparansi dan perencanaan partisipatif, rasanya pantas kalau Gubernur Banten raih raport merah. Sebab kenyataannya, detail informasi mengenai realisasi pencegahan covid-19 serta breackdown budget trilliunan rupiah untuk penanganan covid 19 amat sangat sulit di akses publik.

Pemerintah Banten seyogyanya mempunyai good will setidaknya dengan memperbaiki komunikasi. Komunikasi yang baik dan etis, menghantarkan tujuan yang diharap dalam tiap perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, tidak ansih mengandalkan struktur pemerintahan dari gubernur hingga tingkat RT. Masyarakat juga penting perannya. Makin banyak yang dilibatkan, penanganan serta penyaluran skema bantuan bagi masyarakat terdampak akan tepat sasaran, syaratnya jangan salah peruntukan.

Gunakan anggaran rakyat dengan rasional. Dengan begitu, percepatan pencegahan penyebaran wabah covid-19 serta dampak sosial ekonominya akan dapat terwujud sesuai harapan bersama.

Terakhir, saya berharap tak ada pencuri di rumah kita yang sedang kebakaran ini. Semoga..

Bagaimana tanggapan anda kerabat patron yang budimana??

Penulis adalah ketua PKC PMII Banten

Bagikan: