By | 12 Januari 2019

patron.id – Serang, Aktifitas pengerukan tanah atau disebut Galian C di kawasan Yayasan Muhammad Al Amin Abdul Gofur, Desa Pancur, Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, masih beroperasi. Hal itu ditandai oleh kendaraan alat berat (beko) yang kembali naik ke atas bukit melakukan pengerukan tanah. Sabtu (12/1/2019).

Pantauan wartawan patron.id yang berada di lokasi tersebut, tepatnya pukul 14.00 WIB, terlihat salah satu truk bernomor polisi G 1347 SF keluar dari kawasan Galian C dengan membawa tanah hasil pengerukan.


Mobil Truk Nomor Polisi G 1347 SF Keluar Dari Kawasan Galian C . [patron.id]

Padahal Jumat 11 Januari kemarin beko sempat diturunkan dari atas bukit karena diprotes warga lantaran Galian C dianggap ilegal. Sejumlah warga Desa Pancur juga sempat mendatangi kantor Kelurahan Pancur untuk mengikuti musyawarah terkait Galian C.

Musyawarah melibatkan beberapa pihak, diantaranya Polsek Taktakan Sriyanto, Babinmtibmas Sofwan, Babinsa Jamadi, Suganda Ketua Yayasan Muhammad Al-Amin Abdul Gofur, Lurah Pancur Mahdi, Edi dan Danos pihak penambang, Dedi Supriyadi Dinas Lingkuhan Hidup Kota Serang. Hasil musyawarah memutuskan bahwa Galian C ditutup sementara karena dianggap ilegal dan melanggar hukum.

Menurut Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Dedi Supriyadi, mengakui bahwa pihak pengelola belum melengkapi surat izin terkait Galian C sehingga pihaknya meminta aktifitas Galian C dihentikan sementara untuk melengkapi adminitrasinya.

“Himbaun kami tadi itu kalau memang tidak mau ada gejolak di masyarakat urus dulu perizinannya. Kalau memang belum ada perizinannya siapaun tidak boleh melaksanakan aktifitas, kecuali kalau memang sudah perizinannya lengkap boleh mereka melakukan aktivitas.” ujar Dedi saat musyawarah di Kantor Kelurahan Pancur, Jumat kemarin.

Baca Juga:  Karang Taruna Bintara VI Bekasi Barat Bantu Korban Tsunami di Banten

Di tempat yang sama, Mahdi, Lurah Pancur, pada saat musyawarah mengatakan pihaknya sepakat untuk menghentikan aktivitas pengerukan tanah lantaran belum memiliki surat izin dari pemerintah terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Ia juga menambahkan bahwa izin yang diberikan oleh pihaknya adalah berupa pendirian pondok pesantren bukan pengerukan tanah atau disebut Galian C.

“Intinya benar apa yang dijelasan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari polsek maupun dari tokoh masyarakat, RT dan RW bahwa itu sebelum ada perizinan untuk penambangan distop dulu, sesuai dengan aturan.” ungkapnya.

Sementara itu, Danos selaku pihak pengelola merasa kecewa lantaran warga yang hadir pada saat musyawarah tersebut adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan adanya penambangan. Selain itu, pihaknya juga menyayangkan musyawarah ini dilakaukan secara mendadak sehingga dirinya tidak bisa mengumpulkan berkas adminitrasi secara lengkap.

“Masa jam 3 saya dikabari tiba-tiba harus berhadapan langsung dengan warga yang tidak sejalan. Saya juga butuh mengumpulkan juga orang-orang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pemerataan pembangunan dihadirkan, jangan cuma sepihak dikumpulkannya. Saya merasa dirugikan dengan pertemuan ini,” tandasnya.

Ketua Yayasan Muhammad Al-Amin Abdul Gufor, Suganda, mengatakan bahwa pihaknya akan segera memenuhi kelengkapan adminitrasi jika dinilai kurang lengkap.

“Kita akan tempuh jalan itu, dan sebagai ketua yayasanan hal-hal yang kurang baik dan akan kami diperbaiki.” pungkasnya. [Red/Imam]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *