By | 19 Juni 2020

patron.id – Serang, Ratusan Mahasiswa Universitas Serang Raya (Unsera) melakukan Aksi unjuk rasa mengatas namakan diri Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unsera, di lingkungan kampus Unsera, pada Jum’at (19/6/2020)

Dalam unjuk rasa tersebut mahasiswa menuntut kebijakan pihak kampus yang tidak memberikan keringanan bagi civitas akademik dan karyawan di tengah pandemi corona virus disease (covid-19) berlangsung

Alan, selaku mahasiswa Unsera sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) dalam Aksi tersebut mengatakan bahwa, Keluarga Besar Mahasiswa Unsera (KBM U) Menagih hak dan janji pihak kampus. Pasalnya, menurut mereka kampus perguruan tinggi yang memiliki tagline #UnseraJawara dan konon sudah berstandar internasional ini sudah sepatutnya memainkan peran sosialnya selaras dengan kepentingan mahasiwa dan karyawan unsera di tengah pandemi covid-19

“Kami mahasiswa memiliki 4 tuntutan terkait Realokasi dan refocussing dana kampus, Pemotongan BOP, Transfaransi keuangan selama covid-19 dan menuntut kesejahteraan untuk karyawan unsera.” Kata Alan kepada awak media.

“Pendidikan saat ini seakan masih jauh dari harapan, biaya pendidikan mahal merupakan problematika pemutus harapan anak bangsa mendapatkan pendidikan sesuai amanat undang-undang tahun 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Jangan menambah beban musibah lain ditengah musibah covid-19.”Lanjutnya

Hal tersebut disampaikan Alan bersama mahasiswa lainnya mengingat pihak kampus (rektor) telah mengeluarkan edaran bahwa perkuliahan tatap muka ditiadakan selama masa pandemi covid-19 beralih menjadi perkuliahan daring (dalam jaringan) atau secara online mulai 17 maret 2020 lalu, bahkan kini telah diperpanjang hingga agustus tepatnya sampai akhir tahun ajaran semeter genap 2019-2020 guna meminimalisir penyebaran covid-19

Sedangkan menurut mereka, selama mengikuti kuliah daring sudah pasti dibutuhkan jaringan intenet yang stabil dan lancar sehingga harus merogoh kocek dan sialnya, tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk membeli kuota agar dapat mengikuti perkuliahan daring tersebut.

Diketahui pihak rektor unsera telah memberikan toleransi selama masa pandemi covid-19 dengan menunda 50% pada angsuran kedua pembayaran semester genap TA 2019-2020 dengan batas waktu penundaan paling lambat hingga angsuran ketiga (menjelang UAS semester genap TA 2019-2020)

Baca Juga:  Peringati Harlah Pancasila PMII Gelar Dialog Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama

Akan tetapi, Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unsera menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum maksimal lantaran hanya sebatas penundaan bukan pemberian subsidi atau pemotongan BOP.

“Jelas sarana prasarana berikut sejumlah fasilitas Wi-fi, ruang kelas, perpustakaan sudah menjadi hak mahasiswa yang bisa dinikmati di kampus, sewajarnya bisa dialihkan untuk pengadaan kuota internet selama kuliah daring berjalan, Sialnya kami tidak mendapatkan hak itu.”Tegas Alan

Walhasil, Sejumlah mahasiswa unsera kini mempertanyakan kemana aliran biaya BOP tersebut. Padahal transfaransi kewajiban kampus dalam pengelolaan dana pendidikan juga tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 Pada pasal 48 ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. namun sejauh ini pihak kampus belum melakukan keterbukaan mengenai cara perhitungan serta kemana saja aliran dana dari BOP selama pendemi ini.

Selain itu dalam orasinya mahasiswa unsera juga menagih janji pihak kampus yang sampai saat ini belum terealisasikan

Senada diungkapkan Rifki selaku Humas Aksi Unjuk rasa membeberkan bahwa Pada 22 April pihak kampus telah melakukan audiensi dengan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) ada narasi dari wakil rektor 2 menyatakan bahwa jika pandemi semakin meluas dan banyak yang terdampak maka kami akan pertimbangkan pemotongan biaya

“Tapi sampai saat ini pihak kampus belum menepati dan ini akan kami kawal terus,” Tandasnya

Masih kata Rifki bahwa mahasiswa butuh diperhatikan agar kebijakan yang diambil pihak kampus sesuai dengan kondisi

“Hari ini tentang kemanusiaan, bukankah kampus tempat mendidik kaum intelektual masa depan bangsa, kami juga mahasiswa ingin diperhatikan, mahasiswa adalah populasi dominan kampus, maka setiap kebijakan harus atas dasar kebutuhan dan kondisi mahasiswa.” Tutup Rifki [Red/Setiadi]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *