By | 12 Maret 2020

patron.id – Serang, Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMHB) Turun ke Jalan melakukan Aksi Merespon Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Serang, Pada Kamis (12/3/2020)

Ratusan mahasiswa yang terdiri dari seluruh fakultas di UIN SMH Banten menyuarakan penolakan, dengan cara, membagikan tulisan penolakan RUU Omnibus Law, pembakaran ban, dan memblokade jalan di persimpangan lampu merah ciceri, sehingga membuat akses di jalan jendral sudirman tersebut lumpuh selama dua jam lamanya.

Aksi protes dengan cara turun ke Jalan dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah suatu bentuk kemarahan mahasiswa yang berpandangan bahwa RUU Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat.

Saat aksi tersebut berjalan salah satu massa aksi Pirdian juga selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam mengatakan, aksi yang digelar tersebut akan berjalan tertib selama aparat kepolisian bisa bekerja sama.

“Aksi yang dijalani ini berjalan dengan baik, semua aspirasi tersalurkan dengan baik dan semua dalam kendali korlap aksi serta tentunya kita belum lega dengan digelarnya aksi tadi.” ungkapnya

Selain itu Dia menegaskan selama RUU Omnibus Law belum dibatalkan, Gerakan Unras tersebut akan terus bertambah.

“Kita akan terus mengawal kegiatan pengesahan RUU Omnibus Law , langkah selanjutnya adalah kita akan mengadakan gerakan bersama aliansi mahasiswa banten atau persatuan mahasiswa (Perma) banten,” tandasnya

Pirdian berharap agar RUU Omnibus Law tidak disahkan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mendengar aspirasi mahasiswa.

“Harapan kedepannya adalah pemerintah dalam hal ini melalui DPR tidak mengesahkan RUU Omnibus Law yang kami kira cukup merugikan terhadap khalayak banyak khususnya kaum pekerja.”pungkasnya

Baca Juga:  FTI Unsera Berikan Pelatihan Teknologi Informasi Untuk Perangkat Desa Cikedal

Sementara itu Fauzan Wakil Presiden Mahasiswa atau Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) UIN SMH Banten memaparkan beberapa RUU yang dapat merugikan masyarakat.

“Aksi ini tergabung dalam aliansi KBM UIN SMH Banten, kami menolak Omnimbus law yang terdiri dari RUU Cipta kerja, RUU Perpajakan dan RUU UMKM dengan alasan karena dampak yang akan masyarakat terima dan melanggar asas keadilan.” Ujarnya

DIa juga menyoroti beberapa pasal yang menurutnya menyalahi konstitusi yang termaktub dalam RUU Omnibus Law tersebut.

“Kami menemukan beberapa pasal yang melanggar kontitusi, salah satunya di pasal 170 di situ dikatakan bahwa presiden berhak mengubah UU dan peraturan pemerintah, tetapi sudah dijelaskan di pasal 5 ayat 1 sampai 2 di UUD 1945, tetapi dipasal 20 dijelaskan kembali bahwa dalam perubahan tersebut harus di izinkan dan disahkan setelah 3 bulan berjalan, jadi kalo presiden mempunyai wewenang penuh untuk mengatur UU, berarti menyalahi konstitusi.” Imbuhnya

Lebih lanjut Wakil Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten tersebut menegaskan kesiapannya untuk terus mengkawal hingga RUU tersebut tidak disahkan.

“Kami KBM UIN SMH Banten akan terus mengkawal jalannya RUU Omnibus Law ini hingga tanggal 23 Maret 2020 dan tidak disahkan oleh Pemerintah,” Lanjutnya

DIa juga berharap agar pemerintah dapat lebih memikirkan keberpihakannya kepada rakyat dalam setiap perancangan RUU.

“Harapan saya semoga pemerintah dapat lebih logis lagi dalam setiap perancangan aturan-aturan atau undang-undang yang akan diberlakukan di negara ini sehingga mempunyai dampak yang berpihak kepada rakyat.”Pungkasnya.[Red/Aldi]

Bagikan: