By | 23 September 2020

patron.id – Tangerang, Human Resource Departement (HRD) Manager PT. Prima Makmur Rotokemindo, Erry Tamonsang angkat bicara terkait unjuk rasa dengan cara mogok kerja yang digelar oleh buruh PT. Prima Makmur Rotokemindo selama empat hari Kedepan, pada Senin, (21/9) sampai dengan Kamis (24/9/2020), bertempat di depan perusahaan, Kampung Bitung, Kabupaten. Tangerang.

Menurutnya pengangkatan Perjanjian Kerja Waktu (PKWT) ke Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sudah berjalan dan menurutnya itu sudah dipenuhi.

Berita Terkait : http://shyampooja.com/buruh-pt-prima-makmur-mogok-kerja-lantaran-haknya-tak-dipenuhi

“Bahwa PKWT yang ada di PT. Prima Makmur, yang disusulkan oleh teman-teman itu adalah pengangkatan dari PKWT ke PKWTT itu setelah lebaran, kesepakatan yang kita buat itu pada tahun 11 Februari 2020, perlu saya sampaikan bahwa pengangkatan PKWT dan PKWTT kita sudah berjalan sebanyak 24 Orang, artinya kesepakatan itu telah kita penuhi.” Ungkap Erry kepada jurnalis patron.id, pada Rabu (23/9/2020).

Ia menegaskan bahwa, perusahaan tetap mengangkat PKWT ke PKWTT tetapi hal itu perlu dievaluasi, karena penilaian ada ditahap evaluasi oleh perusahaan.

“Di bulan Maret kita tahu bersama, bangsa kita dilanda Covid atau pandemi bersama dengan kurun waktu yang panjang, mengakibatkan bisnis perusahaan itu kurang baik, hal inilah yang membuat perusahaan harus mengevaluasi, artinya kami tetap mengangkat PKWT ke PKWTT sebanyak 24 orang, tapi itu masih berjalan, sambil menunggu kontrak kerja yang akan berakhir baru bisa dievaluasi, jadi apakah pegawai ini bisa diangkat atau tidak, itu ada di evaluasi tersebut, karena PKWT yang berjalan di sini sudah berjalan dengan aturan yang berlaku.” Tegasnya

Untuk permasalahan Outsourcing, ia menyatakan bahwa sudah sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

“Untuk masalah OS di sini adalah pemborongan pekerjaan, ada di kita yang sudah diatur dengan Permenaker No.19, aturan dan regulasi itu sudah sesuai dengan yang berlaku.” Ucapnya

Selain itu, ia juga menjawab permasalahan mutasi, menurutnya masalah mutasi adalah hal yang wajar karena itu adalah suatu penyesuaian kebutuhan pegawai oleh perusahaan di bidang-bidang tertentu demi tercapainya produktifitas perusahaan.

Baca Juga:  GP Ansor Apresiasi Kebijakan Pembukaan Masjid Pasca PSBB Kabupaten Tangerang

“Dan masalah mutasi perusahaan ini ada PKB (Perjanjian Kerja Bersama) memutasi pegawai itu adalah hak perusahaan, artinya memutasi itu memastikan semua area proses atau area-area tertentu untuk kebutuhan-kebutuhan operasional perusahaan yang produktif, maka harus diadakan evaluasi untuk mencocokan kinerja pegawai.” Ungkapnya

Ia dengan tegas, mengatakan perusahaan tidak pernah mengingkari hak-hak yang yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

“Saya ingin sampaikan bahwa, perusahaan tidak pernah mengingkari hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja, kita masih mempertahankan perusahaan ini agar berjalan dengan baik, tetapi suasana ini semakin berat, di rumahkan, di PHK, seharusnya pekerja perusahaan ini harus mempunyai rasa syukur terhadap suasana pandemi seperti ini.” Tegasnya

Selain itu, ia menyesalkan terkait tidak adanya pemberitahuan aksi mogok kerja tersebut kepada perusahaan dan dirinya mewakili pihak perusahaan mengklaim bahwa aksi mogok kerja tersebut adalah aksi yang ilegal

“Kami dari pihak perusahaan sampai detik ini belum terima surat tanda pemberitahuan dari pihak kepolisian terkait mogok kerja, artinya mogok kerja yang mereka lakukan ini adalah ilegal atau tidak sah, adanya pemberitahuan dari sepihak yaitu dari serikat itu sendiri.” Katanya

Ia berharap bahwa masyarakat luas, pekerja dapat mengerti, bahwa perusahaan sudah menjalankan regulasi dan aturan yang memang sudah berlaku.

“Saya mau sampaikan atau klarifikasi untuk masyarakat luas, bahwa kami PT.Prima Makmur Rotokemindo ini sudah menjalankan regulasi dan aturan yang berlaku di perusahaan ini, masalah Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) sesuai peraturan pemerintah, semua sudah diatur semua, masalah UMSK adalah masalah kesepakatan antara serikat buruh dan pengusaha, dan kita itu sudah berkesepakatan di tahun 2019 bulan Desember, artinya sudah sah dan tidak usah diulang-ulang kembali tuntutan tersebut.” Pungkasnya.[Red/Aldi]

Bagikan: