By | 12 Februari 2020

patron.id – Serang, Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar Unjuk Rasa terkait Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di lampu merah Ciceri, Pada Rabu (12/02/2020).

Unjuk rasa tersebut diikuti oleh puluhan Mahasiswa dengan cara long march dari halaman kampus Untirta menuju per-empatan lampu merah ciceri dengan membentangkan spanduk dan Poster bertuliskan, Hapuskan sistem kerja outsorching, pemagangan kontrak dan tolak segala bentuk fleksibilitas kerja.

Selain itu unjuk rasa tersebut juga ditunjukan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) karena dinilai sangat terbuka kepada kepada investor asing dan menginjak masyarakat kecil.

Ibnu Mas’ud Presiden Untirta (Presma) mengatakan bahwa dirinya sangatlah menolak keras Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, lantaran dapat mempermudah investor asing datang.

“Saya sebagai presiden mahasiswa menolak Omnibus Law karena pemerintah dinilai sangat terbuka pada investor asing, negara tidak hadir sebagai pengaman rakyat tapi hadir sebagai pengaman investor.” ucap Ibnu Mas’ud

Masih ditempat unjuk rasa berlangsung, Presiden Mahasiswa Untirta juga turut menjelaskan bahwa tidak hanya Kampus Untirta yang hadir, berbagai kampus yang ada di Kota Serang, turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.

Baca Juga:  Menurut Netfid Pilkada Saat Pandemi Sangat Berbahaya

“Tidak hanya dari Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta, massa aksi juga diikuti oleh Universitas di Kota Serang seperti Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten dan Universitas Bina Bangsa (Uniba) yang juga hari ini turut menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.” Kata Ibnu

Sementara itu Ridwan salah satu massa unjuk rasa berharap agar pemerintah menimbang kembali undang-undang dan pasal yang tertera didalamnya.

“Harapan kami kepada pemerintah untuk bisa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan mempertimbangkan undang-undang dan pasal yang tertera didalamnya. Jika pun akan direvisi kembali undang-undang tersebut, saya berharap elemen masyarakat dan mahasiswa agar bisa mengawal dan memberikan aspirasi realita yang sebenarnya harus dijadikan dasar hukum.” Tegas Ridwan.

Ia juga berharap agar Presiden RI tidak mengesahkan undang-undang tersebut

Kemudian, kami meminta kepada pemerintah terkhusus pak jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan dan menandatangani Omnibus Law. Jika itu tetap ditandatangani kami akan meningkatkan massa kami untuk unjuk rasa di depan istana.”Pungkasnya [Red/Aswari]

Bagikan: