By | 14 Juli 2020

patron.id – Serang, Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dan Pemerintah Kota (Pemkot)Serang Mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) pada (19/12/2019).

Dalam Perda yang tercantum pada pasal 63 point b menegaskan, 6 bulan setelah disahkannya perda PUK, maka seluruh hiburan dan rekreasi diluar yang diperbolehkan oleh Perda PUK, wajib menghentikan usahanya.

Pada pasal 62 point (1) menegaskan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Saat ini, sudah berjalan 6 bulan setelah disahkannya perda tersebut nampaknya tidak di indahkan oleh para pengusaha hiburan malam, yang terlihat sampai pada saat ini masih terdapat beberapa tempat hiburan malam yang tetap beroperasi seperti biasanya, apalagi pada situasi pandemi covid 19 seperti sekarang ini.

Menyoroti hal tersebut, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang (PP Hamas) pun angkat bicara terkait pengusaha hiburan malam yang melanggar peraturan daerah yang disahkan pada 2019 lalu.

“Sudah jelas, artinya kalau masuk keranah hukum ini sudah bisa ditindak dan dihukum karena telah melanggar perda tersebut dari jangka waktu yang sudah di berikan selama kurun waktu 6 bulan tertanggal 19 desember 2019 sampai pada hari ini tertanggal 14 juli 2020,” ucap Busairi, Ketua PP Hamas kepada patron.id, Pada Selasa, (14/07/2020).

Perlu diketahui, ketika Perda PUK belum di sahkan, menurut Busairi sudah terdapat beberapa tempat hiburan yang ditutup dan disegel secara langsung oleh wakil Walikota Serang, namun tak bertahan lama, jelang beberapa saat, tempat hiburan malam tersebut nampak kembali di buka.

Baca Juga:  100 Pedagang Tidak Mampu Bayar Pinjaman Modal Usaha Baznas Kota Serang

Kendati demikian, ketika hiburan malam di buka kembali, hingga saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Serang mengenai para pemilik usaha yang ditengarai telah melawan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Kota Serang sesuai Perda PUK yang disahkan tersebut.

“Padahal pada saat penutupan hiburan malam, wakil walikota menyamapaikan dengan lantang ‘kalau saja tempat ini di buka kembali maka akan berurusan dengan Pemkot Serang dan akan di pidanakan’ Pada saat itu saya menyaksikan secara langsung, karena saya ikut terlibat dalam razia yang di lakukan oleh wakil walikota dan Satpol PP Kota Serang,” ungkapnya.

“Sebetulnya saya sudah lama memperhatikan dan memantau tempat hiburan malam yang masih beroperasi, namun menunggu sampai waktu 6 bulan karena sesuai tenggang waktu yang di berikan. Namun setelah 6 bulan berlalu, maka ini tidak boleh di biarkan,” pungkasnya.

Tak hanya menyoroti kinerja Pemkot Serang, PP Hamas ingin, DPRD Kota Serang pun, agar turut mengawasi kinerja Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kami juga meminta kepada DPRD Kota serang yang dalam fungsi pengawasannya agar mengawasi kinerja satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan perda pada Pasal 63,” pungkasnya.
[Red/Setiaadi]

Bagikan: