By | 19 Mei 2020

patron.id – Pandeglang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang angkat bicara terkait beredarnya tangkapan layar pesan WhatsApp (WA) yang berisi percakapan antara Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang dengan salah satu pemuda Kecamatan Bojong yang megeluh karena kondisi jalan di Desanya yang rusak parah.

Hal tersebut menjadi viral lantaran pemilik akun Facebook Muklas membagikan tangkapan layar pesan WA di beranda pribadinya.

Dalam pesan tersebut Muklas mengeluhkan terkait jalan, akan tetapi Ia mendapatkan jawaban yang tidak pantas dari Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Yandi mentangkan hal itu terjadi karena menurutnya seharusnya wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat.

“Mereka dipilih oleh masyarakat melalui pesta demokrasi tentunya ini menjadi sebuah gambaran akses bagi masyarakat yang di percayai sebagai perwakilan untuk seharusnya mampu menampung dan menyampaikan kepada eksekutif dan ini diatur dalam undang-undang dan aturan lain yang didalamnya terdapat kode etik seorang anggota dewan.” Tegasnya kepada jurnalis patron.id Pada, Selasa (19/05/2020).

Baca Juga:  Masa Darurat Bencana Selesai, Bantuan Logistik Masih Digulirkan

Menurutnya hal wajar didalam iklim demokrasi rakyat mengkritisi wakilnya apalagi demi terwujudnya pembangunan yang baik sesuai dengan harapan serta tujuan demokrasi itu sendiri.

“Akan tetapi saya melihat ada yang beda dengan sikap Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi dirinya seolah-olah menampakan perasaan tidak senang ketika ada salah satu warganya yang mengkritik soal pembangunan jalan. Seharusnya seorang anggota dewan tidak baperan apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang dinilai kurang pantas, sehingga tidak muncul stigma negatif dari masyarakat terhadap dirinya.” Paparnya.

Dengan adanya kejadian tersebut PMII Pandeglang akan ikut mendorong persoalan ini ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) karena hal ini dinilai telah menyalahi kode etik anggota Dewan.

“Kami berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pandeglang bisa lebih baik dalam baik secara kelembagaan maupun pribadi-pribadinya dalam mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Pandeglang baik dari sisi aspirasi sampai pada wayah implementasinya.” Harapnya. [Red/Baihaki]

Bagikan: