By | 18 Juni 2020

patron.id – Pandeglang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pol-PP dan DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (18/6/3020).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes Aktivis PMII terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang yang tidak menindak tegas perusahaan swasta yang tidak taat aturan.

Ketua PMII Pandeglang, Yandi menuturkan perusahaan swasta yang berdiri di Pandeglang menurutnya harus bercermin pada mekanisme aturan yang harus ditempuh.

“Namun raalitanya di Pandeglang banyak perusahaan bodong yang nakal dan melanggar aturan, salah satunya adalah Indomobil. Perusahaan pengisian bahan bakar tak berizin hanya satu yang berizin dari sekian belasan berdiri.”Ucap Yandi.

Menurutnya PMII mempertanyakan sikap pemerintah daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang seolah menutup mata padahal perusahaan tersebut sudah lama berdiri.

“Kami menduga aturan tersebut dilanggar oleh pihak perusahaan yaitu Peraturan Daerah No 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda No 36 Tahun 2012 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang,  Jo Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, itu aturan yang ada tidak digubris dan pemerintah tidak tegas.” Tegasnya

Baca Juga:  100 Hari Kinerja Walikota Serang Diwarnai Unjuk Rasa

Sementara itu Koordinator aksi Ahmadi, menuturkan perusahaan penjual bahan bakar eceran tersebut berada di sepadan bahu jalan Nasional, dan mahasiswa meminta Bupati juga jangan tutup mata terhadap perusahaan bodong.

“Kami meminta Pol-PP Pandeglang harus menunjukan taringnya sebagai penegak perda untuk menutup perusahaan tersebut,
DPRD Kabupaten Pandeglang sebagai legislatif harus tegas sebagai controling, DPMPTSP Jangan main mata segera ambil langkah atas berdirinya perusahaan tersebut dan Bupati Pandeglang sebagai pemangku kebijakan harus tegas dan memiliki sikap terkait persoalan ini.”Pungkasnya[Red/Baihaki]

Bagikan: