By | 24 Februari 2020

patron.id – Jakarta, Pulahan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Sosial Humanoria Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) hari ini menggelar dialog publik yang bertajuk “Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyederhanaan Regulasi Birokrasi” bertempat di Auditorium UNUSIA Jakarta, Pada Senin (24/02/2020).

Diskusi tersebut merupakan respon terhadap isu nasional yang sedang ramai saat ini tentang Omnibus Law, yang tujuannya sebagai penyederhanaan regulasi izin investasi dan industri. Alwi yang merupakan Ketua Rayon mengungkapkan bahwa Omnibus Law penting dikaji oleh mahasiswa untuk mengetahui dampak positifnya dan negatifnya bagi kita semua.

“Kita semua, sebagai sahabat-sahabat yang didunia gerakan, penting untuk mengkaji Omnibus Law, apa dampak positif dan negatifnya untuk masyarakat dan kita semua,” ungkap Ubadurahman Al Alawy, mahasiswa sosial humaniora itu.

Diskusi publik ini, panitia mengundang Dwi Nugroho selaku Advokat sebagai pemateri dari sisi hukum dan Aziz Askhari selaku alumni PMII yang aktif didunia jurnalistik.

Dalam pemaparannya, Dwi Nugroho menjelaskan terkait Indonesia yang pernah mengalami empat kali amandemen UUD.

“Amandemen undang-undang dasar menciptakan turunan perundang-undangan, maka setelah itu banyak perundang-undangan dan peraturan, baik peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kabupaten.” Kata Dwi Nugroho

Selain itu penjelasan terkait pembahasan Efek amandemen UUD oleh Dwi Nugroho juga mewarnai jalannya diskusi tersebut.

“Efek pasca amandemen UUD adalah banyaknya Undang-undang dan peraturan baru,” ungkap pria yang merupakan alumni Fakultas Hukum UI.

menurutnya hal tersebut mengakibatkan adanya benturan atau tumpang tindih peraturan baik dari Peraturan Perundang-undangan (Perpu) hingga Peraturan Daerah (Perda) yang mengakibatkan panjangnya alur birokrasi dalam mengurus beberapa hal.

“Oleh karena itu diperlukan terobosan baru untuk memangkas dan mempermudah dalam pengurusan melalui alur birokrasi ini. Omnibus Law pada prinsipnya ingin menyederhanakan regulasi itu,” imbuh Dwi.

Menurutnya Omnibus Law kedepannya akan lebih mempermudah izin usaha, karena ada beberapa kewenangan dari pusat, dimana izin-izin dalam usaha yang awalnya dikelola oleh daerah maka sekarang akan di kelola oleh pusat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar dengan dipermudahkannya perizinan ini.

Baca Juga:  94 Guru Ikuti Rapid Tes, Sisanya Takut

“Besok izin usaha lebih banyak wewenangnya di pemerintah pusat, harapannya dengan diberlakukannya UU ini maka kita mampu menarik investasi yang besar,” ujar Dwi.

Kendala perizinan ini seringkali dikeluhkan oleh investor baik dari dalam hingga luar negeri yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia dimana ada sekitar 30 syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka memilih negara lain untuk dijadikan tenpat berinvestasi. Dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan dapat menarik para investor sehingga disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

“Harapannya dengan menarik para investor disisi lain juga akan mengurangi pengangguran yang ada dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” pungkas Dwi.

Narasumber selanjutnya, Aziz Askhari, menjelaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan UU yang menyederhanakan proses regulasi dan investasi di Indonesia, karena negara harus berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, dan paradigam pemerintah hari ini cara meningkatkan ekonomi adalah negara harus memaksimalkan investasi yang masuk ke Indonesia dan menjaga investor lama tidak keluar dari Indonesia.

“Pada prinsipnya niat pemerintah baik, ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena paradigma ekonomi pemerintah adalah ekonomi klasik, maka caranya adalah menjaga dan menambah investasi masuk ke Indonesia,” ungkap pria yang juga sedang menempuh magister ekonomi itu.

Diapun mengungkapkan bahwa diluar sana banyak kelompok masyarakat yang menganggap RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap tidak memihak para buruh dan hanya berpihak ke investor, dan adapula yang menganggap

“Publik terbelah soal RUU Cipta Lapangan Kerja, ada yang menilai positif dan ada yang menilai negative.” imbuh Aziz. [Red/Aldi]

Bagikan: