By | 23 Juli 2020

patron.id – Jakarta, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, menerima kunjungan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/7/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Ketum JMSI didampingi Jayanto Arus Adi selaku Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Ketua Bidang Kesekretariatan dan Ari Rahman sebagai Pendataan Anggota, dan Verifikasi.

Ketua Bawaslu mengatakan, pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang membutuhkan dukungan dan pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia.

“Kualitas Pilkada, ikut ditentukan oleh kualitas pengawasan publik. Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut,” ujarnya.

Ketua Bawaslu juga sepakakat dan merasa perlu kerjasaman kedua lembaga dikemas hingga ke daerah. Dengan demikian, media massa sebagai stake holder Pilkada, khususnya media siber, memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

Baca Juga:  GP Ansor Banten dan Banser Jenguk Kondisi Terkini Korban Tsunami Selat Sunda

“Dalam waktu dekat akan digelar pemaparan oleh Ketua Bawaslu secara virtual dihadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia. Ketua JMSI berharap pemaparan secara virtual itu juga bisa diikuti oleh Bawaslu di daerah-daerah,” katanya.

Ketua Bawaslu mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diumumkan pada 23 September, dan tiga hari kemudian atau 26 September, kampanye dimulai.

“Ditengah situasi pandemik Covid-19, kampanye melalui media siber kelihatannya menjadi satu instrumen yang dipandang efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI, Jayanto Arus Adi mengatakan, dalam menyambut pelaksanaan Pilkada serentak, selain dengan Bawaslu, JMSI juga akan menggelar diskusi dengan stake holder yang lain, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, serta partai politik.

“Diskusi-diskusi terbatas itu akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, demokratis, damai,” pungkasnya.[Red/Imam]

Bagikan: