By | 28 Juli 2020

patron.id – Jakarta, Sekretaris Jendra Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, ikut memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah merampingkan struktur lembaga negara.

Menurutnya, wacana itu menjadi sesuatu yang harus didukung sebagai upaya mempercepat kerja-kerja organisasi pemerintah dan mengefisienkan penggunaan APBN.

Namun, dia menyayangkan terdapat lembaga pemerintah yang memberikan manfaat bagi pendapatan negara dan masyarakat luas justru menjadi sasaran pembubaran.

Dia mencontohkan, satu lembaga yang berkontirbusi besar terhadap penghasilan pajak negara yang telah dibubarkan pemerintah yakni tim transaksi transparansi industri ekrtaktif.

Kata dia, saat ini negara membutuhkan pendanaan dari berbagai sektor salah satunya dari industri ekstraktif, tetapi pemerintah malah membubarkannya.

Ada lagi satu lembaga yang menurut Misbah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan bangsa dari sektor perubahan iklim yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) yang tidak boleh dibubarkan. Fitra mendukung lembaga itu dipertahankan pemerintah sebab mampu mengedukasi masyarakat soal tata kelola gambut. 

“Kami juga mendukung BRG jangan dibubarkan karena kita tahu peran BRG ini sangat signifikan di dalam, tadi. Dia bisa sebagai UGD bagi linkungan hidup yang rusak dan ketika ada kolaborasi dengan kementerian desa dia bisa menjadikan pendidikan terkait pengelolaan gambut lebih baik,” katanya pada Diskusi Virtual yang digelar 164 Channel LTN PBNU, pada Selasa (29/7/2020).

Kerja keras BRG di daerah, lanjut dia, mampu memperkuat peranan kementerian di akar rumput. Misalnya, kolaborasi program antara BRG dan Kementerian Desa yang mampu mendorong dana desa memberikan manfaat yang cukup siginifikan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Bagaimana dana desa di dorong melakukan pencegahan kebakaran hutan jadi ini lembaga lembaga yang potensial memberi suport terutama dalam sisi pendapatan itu betul2  memebri manfaat besar  ke masyarkat itu yang seharusnya dipertahankan,” tuturnya.

Baca Juga:  Santriveraitas, Pintu Gerbang Menuju Masa Depan

Sementara itu, Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staff Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sejauh ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Organisasi Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sedang mengkaji secara intensip wacana perampingan organisasi pemerintah non sturktural. Puncaknya, Menpan RB memberikan rekomenadasi kepada presiden untuk ditindak lanjuti dan diputuskan.

Selanjutnya, secara umum lembaga negara yang akan dibubarkan yaitu dia yang memiliki fungsi dan kewenangan mirip dengan kewenangan di kementerian dan atau lembaga pemerintah lain.

“Jadi kriterianya sederhana saja bahwa dari sisi fungsi kewenangannya bisa dilaksakanan oleh kementerian lembaga yang ada. Memang ada banyak lembaga yang dibentuk untuk mempercepat mengakselerasi satu kebijakan yang dalam waktu tertentu, misalnya tugas lembaga itu sudah slesai atau sudah menyelesaikan tugasnya bisa jadi lembaga itu dihapus atau dilanjutkan,” ucapnya.

Soal BRG, pemerintah masih melakukan pengkajian sebab selama ini BRG menjadi lembaga yang cukup penting dalam hal pengembalian fungsi hidroogis gambut bekas kebakaran hutan dan lahan di 7 Provinsi di Indonesia.

“Atau dari sisi kebutuhannya apakah BRG akan selesai atau diperpanjang mengingat betapa pentingnya lembaga ini dalam menghadapi banyak masalah di lahan gambut,” ungkapnya.

Semua saran dan masukan termasuk hasil pendalaman terhadap lembaga negara tertentu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum diputuskan presiden. Yang pasti, pemerintah juga menyadari betapa pentingnya lembaga negara yang bertugas mengendalikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa.[Red/Mulhat]

Bagikan: