By | 1 Mei 2020

patron.id – Serang, Imbauan Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kebijakan work from home (WFH) untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19 kepada para pengusaha sebetulnya jelas dan tegas: jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kendati demikian, dengan adanya surat edaran beberapa perusahaan di Kecamatan Bojonegara Pulo Ampel yang memberlakukan pengurangan upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manager dan direktur.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Bojonegara Pulo Ampel (IKMBP), Ari Dailami mengatakov bahwa, sangat mengkhawatirkan nasib buruh yang kemudian mengurangi shift kerja, membatasi dan menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, serta meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu.

“Saya sangat khawatir dengan surat edaran di atas karena itu akan bermuara pada PHK, Karena hari ini PHK adalah menjadi ancaman yang menakutkan bagi pekerja dan buruh,” ujarnya

Dia menambahkan, dengan adanya sejumlah pekerja yang diberhentikan, menurutnya pemerintah harus serius dalam menangani nasib buruh di tengah pandemik.

“Saya merasakan kekhawatiran akan adanya sejumlah pekerja yang kena PHK dalam dua bulan ke depan. Ini terjadi bila tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mencegahnya. Saya mengakui, bahwa tantangan dalam menghadapi pandemik ini tidaklah mudah. Harus dihadapi bersama-sama. Salah satunya meminta para pengusaha untuk tidak memecat para karyawannya, Pemerintah harus cepat dan cekatan pada situasi saat ini, terkhusus bagi buruh yang kena PHK. Pemerintah perlu menyiapkan lapangan kerja baru dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena PHK imbas dari pandemi COVID-19,” Imbuh Ari.

Baca Juga:  Ketua GMKI Serang ; Negara Tidak Serius Dalam Menyelematkan Jutaan Rakyatnya Dari Bahaya Covid-19

Sementara itu, Imron Nawawi selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Serang Utara (GAMSUT) mengungkapkan bahwa, buruh saat ini tidak hanya dihadapkan dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cilaka), melainkan menghadapi nasib di tengah wabah pandemik Covid-19.

Dimana saat ini buruh ibarat korban jikalau omnibuslaw tetap disahkan dan pemerintah masih belum bisa mencarikan solusi untuk mencegah perusahaan dalam memuluskan PHK massal.

“Saya menganggap bahwa hidup buruh pada hari ini bagaikan leher yang sedang di cekik dengan keras yang sebentar lagi akan mati karna tak bisa bernafas, Bahwasan nya pada kali ini buruh bukan hanya berhadapan dengan rencana UU omnibuslaw saja akan tetapi buruh juga sedang di ambang kehilangan mata pencaharian nya akibat pandemi covid 19 ini,” pungkasnya.[Red/Setiadiwangsa]

Bagikan: