By | 25 Februari 2020

patron.id – Jakarta, Maya Muizatilutfillah Ketua Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Olahraga, Korps PMII Putri (Kopri) Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) angkat bicara terkait RUU Ketahanan Keluarga.

Menurutnya RUU tersebut tidak perlu diterapkan, lantaran tidak substansial.

“RUU Ketahanan Keluarga saya rasa tidak perlu, karena tidak semua persoalan sosial bisa diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan, rancangan ini sangat tidak subtansial.” Kata Maya, melalui pesan whatsApp kepada jurnalis patron.id, Pada Selasa (25/02/2020).

Ia juga memaparkan sekaligus menyoroti salah satu pasal yang berisi tiga ayat dalam RUU tersebut.

“Dalam RUU Ketahanan Keluarga pasal 25 ayat 3, kewajiban istri dalam keluarga ada 3 yang tentunya harus dijalankan dengan baik. Kewajiban tersebut adalah:

  1. Wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,
  2. Menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik
  3. Memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Urusan rumah tangga mengacu kepada rutinitas yang dikerjakan sehari hari, dimana kegiatan yang terlihat ringan dan biasa, namun faktanya bisa menjadi beban berat untuk seorang Istri. Urusan rumah tangga bukanlah sepenuhnya tugas istri.” Tegas maya

Ia juga mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin.

“Rasulullah SAW menjelaskan dalam haditsnya sekaligus mengingatkan seputar pertanggungjawaban tiap orang yang artinya Berhati-hatilah. Tiap orang adalah pemimpin (gembala) dan tiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin (khalifah) bertanggung jawab atas warganya dan akan ditanyai tentang bagaimana menyelesaikan urusan masyarakat.” Ungkap maya

Ia juga mengutip salah suatu hadis riwayat muslim yang berpendapat tentang seorang laki-laki, perempuan dan budak.

“Seorang laki-laki adalah penjaga (wali) anggota keluarganya dan akan ditanyai seputar kondisi fisik dan mental mereka. Seorang perempuan adalah penjaga (wali) rumah tangga suami dan anak-anaknya, kelak akan ditanyai bagaimana mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Seorang budak adalah penjaga harta tuannya dan akan ditanyai soal bagaimana menjaga kepercayaan tersebut. Berhati-hatilah, tiap kamu adalah penjaga dan tiap kamu akan ditanyai terkait kepercayaan ini.” (HR Muslim).” Kutip Maya

Baca Juga:  Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Idul Adha Untuk Raja Salman

Selain itu iajuga menjelaskan hadits tersebut dan menurutnya istri bukanlah orang yang mengatur seluruh keperluan rumah tangga.

“Menurut hadits di atas seorang istri adalah penjaga rumah tangga suami dan anak-anaknya dan kelak di akhirat, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya tersebut. Bisa di artikan istri bukan orang yang mengatur mengurus semua keperluan rumah tangga, akan tetapi bagaimana suami dan istri dalam keluarga menjadi patner satu sama lain, atau penyeimbang dalam rumah tangga, tentunya tidak ada paksaan dalam melakukan hal apapun itu, RUU ketahanan keluarga ini secara tidak langsung memberikan tekanan kepada istri.” Ungkap perempuan aktivis tersebut

Keutuhan keluarga bukan ditangan istri saja melainkan suami pun termasuk tegas maya.

“Menjaga keutuhan keluarga bukan hanya tugas seorang istri akan tetapi seorang suami pun wajib menjaga keutuhan keluarga, karena keluarga tidak hanya meliputi istri saja, ada suami, anak. Saya tidak sepakat kalau menjaga keutuhan keluarga hanya di titik beratkan pada istri.” Tegasnya.

Menurut sudut pandang lain yaitu mengurangi perceraian juga menurutnya tidak masuk akal, pasalnya faktor perceraian berbeda-beda.

“Pengusul RUU Ketahanan Keluarga yang ingin mengurangi angka perceraian, alasan ini tidak didasari analisis secara menyeluruh, karena faktor perceraian itu sangat banyak tidak bisa di samaratakan.” Imbuhnya

Maya tegas mengatakan bahwa Negara tidak pantas untuk mengintervensi privasi masyarakatnya.

“Soal privasi seseorang tidak pantas jika harus di intervensi oleh Negara. Tidak semua permasalahan selesai dengan adanya UU. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan negara karena mengganggu ruang-ruang privasi, bukan urusan Negara tapi ini kesepakatan antara suami dan istri.” Pungkasnya. [Red/Aldi]

Bagikan: