By | 17 Juni 2020

patron.id – Pandeglang, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Relawan Kemanuasiaan Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa menyoal pelayanan kesehatan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Pada Rabu (17/6/2020).

Aksi tersebut dilakukan lantaran Mahasiswa merasa kecewa dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pandeglang dan menilai pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Koordinator Aksi, Masnun mengatakan bahwa pemerintah Pandeglang terkesan  tidak serius dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan dan juga tidak bertanggung jawab atas nasib masyarakat miskin yang mengidap penyakit kronis.

“Mereka yang harus di rawat di luar daerah seperti di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita dan lain-lain tidak mendapatkan pendampingan secara maksimal baik pendampingan medis, transportasi (ambulance) dan rumah singgah. Selain pengobatan mereka juga dibuat sakit ketika harus memikirkan ongkos, biaya hidup dan tempat menetap selama proses perawatan”. Ujar Masnun

Masnun juga mengatakan buruknya pelayanan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat disebabkan oleh tidak lengkapnya Fasilitas kesehatan dan berbelit-belitnya birokrasi yang harus ditempuh

“Buruknya pelayanan kesehatan dan tidak seriusnya pemerintah untuk membenahi ini diduga bahwa pemerintah pandeglang tidak profesional menempatkan jabatan kepala dinas serta sarat nepotisme dan kongkalingkong antara eksekutif dan legislatif”. Tegasnya.

Baca Juga:  Siapa Sebenarnya Presiden Mahasiswa UNIBA Pertama

Sementara itu salah satu orator aksi, Sibro Milsi mengatakan dalam orasinya bahwa adanya prilaku nepotisme menjadi penyebab buruknya pelayanan kesehatan yang padahal sumber PAD terbesar Kabupaten Pandeglang bersumber dari orang sakit melalui pendapatan RSUD Berkah.

“Kepala Dinas Kesehatan tidak memiliki latar belakang dokter, hal itu terkesan dipaksakan hanya karena kadis saudara dari Bupati. Masih banyak yang lain yang lebih layak, Ditambah suami dari Kepala Dinas sendiri adalah Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang menjabat  Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan, hal ini jelas akan berpengaruh pada fungsi pengawasan dan control legislatif terhadap eksekutif.” Tudingnya

Sibro berharap pemerintah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat miskin pengidap penyakit kronis yang dirawat di luar daerah dan pemerintah jangan persulit masyarakat dengan urusan birokrasi yang berbelit-belit terutama menyangkut administrasi kesehatan.

“Orang sakit tidak butuh uang, mereka butuh untuk difasilitasi dan didampingi mulai dari akomodasi, biaya hidup dan rumah singgah sampai sembuh, ini sudah menjadi tanggung jawab pemkab.” Ucap Sibro

Diketahui aksi yang berlangsung kondusif ini diakhiri dengan closing statemant dan pelemparan telur busuk sebagai bentuk mosi kekecewaan terhadap buruknya pelayanan kesehatan di Pandeglang.[Red/Baihaki]

Bagikan: