By | 21 April 2020

patron.id – Jakarta, Pengurus karang taruna dan mahasiswa di Jakarta Timur selenggarakan forum deklarasi dan wawancara via Daring yang bertajuk “Penyederhanaan Regulasi Kerja Untuk Indonesia Maju.” Pada Senin (20/4/2020)

Kegiatan tersebut mendatangkan beberapa narasumber yaitu Addin Jauharudi selaku Sekretaris Jendral DPP KNPI, Muhtar Said selaku Akademisi dan Peneliti Ilmu Hukum, Siti Hamimah selaku Ahli Ilmu Hukum dan Konsultan Hukum Unsika dan De La Aditya selaku Praktisi Hukum.

Dalam ulasannya Addin sapaan akrabnya bahwa produk hukum ketenaga kerjaan saat ini sedang menuju era baru yang lebih simple dalam arti penyederhanaan dari semua proses undang-undang atau yang dinamakan omnibuslaw.

“Efek dari Omnibus Law ini cukup besar karena yang terdampak ada 79 undang-undang dan 1.203 pasal. Sementara dalam undang-undang cipta kerja ini hanya memuat 15 Bab dan 174 pasal, jadi ini merupaka era baru Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:  KCM Menes Bagi-Bagi Sembako

Namun menurutnya hal tersebut harus disosialisasikan serta, ditransformasi yang lebih detail dalam pelibatan komponen masyarakat secara luas sangat dibutuhkan sehingga masyarkat paham apa tujuan dari undang-undang ini.

“Harapannya undang-undang ini tidak menjadi undang-undang bongkar pasang, diajukan, disahkan, dibuat kembali. Ini adalah sebuah pondasi satu langkah untuk kemajuan bangsa dengan cara mempermudah semua proses investasi maupun perizinan yang ada di Indonesia.” tutur Sekretaris Jendral DPP KNPI tersebut

Sementara Siti Hamimah menerangkan bahwa kehadiran Omnibus Law ini dapat menjadikan hukum semua yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

“Nantinya hal ini akan mengatasi tumpeng tindih peraturan, penyeragama peraturan pusat dan daerah, juga penyederhanaan peraturan.” Harapnya.[Red/LE-Aswari]

Bagikan: