By | 10 Juni 2020

patron.id – Serang, Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa (Ormawa) yang tergabung dalam Forum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Se-Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten lakukan kampanye terkait polemik pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) di Halaman Kampus 1, UIN SMH Banten. Pada Rabu, (10/6/2020).

Spanduk tuntutan pemangkasan UKT UIN SMH Banten

Hal ini merupakan reaksi dikeluarkannya Nota Dinas NOMOR :29/Un.17/R/03/2020  oleh Rektorat UIN SMH BANTEN, dimana salah satu isinya menetapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring hingga akhir semester, 30 Juni 2020 mendatang sejak tanggal 17 Maret 2020 lalu. Juga Surat Edaran Dirjen Pendis mengenai pemotongan UKT, yang kemudian dicabut kembali pertanggal 20 April 2020 silam.

Mahasiswa yang merasa terbebani karena keterbatasan koneksi internet dan merosotnya ekonomi dampak pandemi yang merebak di Indonesia, bersamaan dengan berlakunya kuliah daring pun merasa kecewa dengan melontarkan protes menuntut lembaga kampus untuk segera mengeluarkan kebijakan pemotongan biaya UKT.

Para mahasiswa beralasan perlunya pemotongan UKT karena mereka sudah membayar UKT secara Full dan tidak menikmati fasilitas kampus yang ada sejak dilakukannya kuliah daring tersebut.

“Sebetulnya sudah beberapa kali melakukan audiensi secara virtual dengan pihak rektorat, namun belum juga mendapat kepastian akan tuntutan mahasiswa, hingga pada akhirnya Forum DEMA Se-UIN SMH Banten pun melakukan gebrakan atas tindak lanjut dari audiensi yang dirasa nihil dengan melakukan aksi kampanye langsung pemasangan Banner di sekitaran kampus,” ucap Faiz Naufal Alfarisi, Ketua DEMA Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Baca Juga:  GenBI Banten Goes To School Menyapa 5 Sekolah di Kabupaten Lebak

Ia menambahkan, kita sudah tahu bahwa sudah beberapa kali pihak DEMA UIN maupun SEMA UIN melakukan audiensi bersama pihak lembaga, namun nyatanya sampai saat ini belum juga ada kepastian mengenai pemotongan UKT itu.

“Kami hanya ingin tahu sudah sejauh mana pembahasan anatara Rektorat juga Kemenag dalam menyikapi masalah ini. Serta kamipun ingin tahu transparansi terkait pengalokasian dana UKT yang mana dirasa sangat berat untuk memberikan potongan bagi mahasiswanya meskipun ekonomi para keluarga mahasiswa menurun akibat pandemi,” katanya.

Hal senada pun disampaikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa UIN SMH  Banten, Fauzan Ardiansyah, kegiatan yang berlangsung siang tadi menurutnya dikarenakan tidak ada keterbukaan dari pihak rektorat kepada mahasiswa.

“Meski sudah beberapa kali melakukan audiensi terkait pemotongan UKT ini. Serta kami pun mencoba merangsang mahasiswa juga agar tidak acuh terhadap permasalahan ini karena masalah ini harus tetap kita kawal bersama-sama. Kami hanya ingin meminta hak kami selaku mahasiswa yg belum diberikan oleh Menag dan lembaga rektorat”.

Lebih lanjut Fauzan mengatakan, ini baru permulaan agar kita tahu lebih jelas respon dari pihak Rektorat dari aksi yang berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan sebelumnya sempat terjadi perselisihan dengan keamanan kampus yang melarang mahasiswa untuk melakukan pemasangan Banner tuntutan.

“Kedepan kita masih tetap mengawal masalah ini, meski harus langsung turun aksi ke Rektorat,” pungkasnya.[Red/Bahri]

Bagikan: