By | 2 Mei 2020

patron.id – Pandeglang, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Pandeglang, tantang pemerintah daerah (Pemda) Pandeglang lakukan transparansi kucuran dana penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19), pada Sabtu, (2/5/2020).

Hal tersebut disampaikan Yandi Isnendi, Ketua PC PMII Pandeglang sebagai ajakan kepada masyarakat menjadi kontrol sosial anggaran covid-19 yang fantastis dengan adanya pemangkasan anggaran di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Pandeglang untuk penanganan pandemi senilai 169 Miliar Rupiah, belum lagi dana pengumpulan donasi yang di akomodir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang yang terus berjalan, ditambah pemotongan ASN sesuai eselon, DID, Bankeu, dan biaya tak terduga.

“Regulasi semacam apa yang di lakukan oleh Pemda Pandeglang dalam pengelolaan, hal ini kita harus publikasikan tentunya kami PC PMII Pandeglang mendorong kepada pemerintah daerah hal ini diskomsantik sebagai informasi massa dari anggaran yang di tetapkan awal penanganan covid sampai sekarang keseluruhan berapa dan rencananya untuk apa saja. Jangan sampai tumpang tindih nantinya anggaran penyaluran sembako yang seharusnya dari bantuan donasi di klaim dapat pemerintah daerah dari APBD begitupun sebaliknya,” ucapnya.

Baca Juga:  Konfrensi Nasional UP Diskusikan ‘Keadilan Lingkungan dan Sosial’ dalam Pancasila

Dia juga menegaskan, kepada seluruh elemen masyarakat agar turut serta mengawal dana penanganan maupun masyarakat terdampak Covid-19.

“Kepada semua unsur masyarakat mari kita kawal dana untuk penanganan  covid ini ataupun yang berdampak covid ini kita sama sama lakukan control sosial dan real dalam pelaksanaan untuk kebutuhan masyarakat secara juklak – juknisnya,” tambahnya.

Dia juga menegaskan mengenai anggaran yang dialokasikan tersebut dapat dilakukan secara terbuka dan transparan dalam penggunaannya.

“Anggaran yang fantastis itu jangan di alibikan dengan alasan lain tinggal publikasikan secara keseluruhan selesai biar tidak ada tanda tanya di semua kalangan dan itupun secara aturan hukum UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” pungkasnya.[Red/Baihaki]

Bagikan: