By | 23 Juni 2020

patron.id – Jakarta, Peredebatan tentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mengundang minat para pakar dan 600 praktisi hukum untuk membahas masalah konteks Pancasila lebih luas lagi, terutama menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam lima dasar negara.

Perhatian tersebut akan diwujudkan Universitas Pancasila dan para pakar hukum melalui kegiatan Konferensi Nasional yang akan digelar secara virtual pada, Sabtu dampai dengan Minggu (27-28/06/2020).

Kegiatan tersebut mengangkat tema Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Adnan Hamid, mengatakan Konferensi Nasional tersebut menggandeng dan menghadirkan sejumlah lembaga dan organisasi antara lain Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Epistema Institute dan Perkumpulan HuMa.

“Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara, salah satunya Hakim Agung. Para pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga nanti akan diundang. Selanjutnya, dari Kementerian Luar Negeri dan BPIP,” kata Adnan

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan agar pendalaman Pancasila tersebut benar-benar menghasilkan gagasan tepat terkait hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam Pancasila.

Baca Juga:  Jokowi-Ma'ruf Kampanye Perdana di Banten

“Kegiatan konferensi yang inklusif seperti ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Biasanya konferensi adalah ajang diskusi para pakar di perguruan tinggi saja. Kali ini kami menyelenggarakannya bersama dengan para pakar, praktisi, aktivis dan warga masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Ilham Hermawan menjelaskan, persoalan universalisme dan partikularisme HAM masih relevan diperdebatkan. Menurutnya, Pancasila perlu ditafsirkan dalam rangka mengakomodir keadilan lingkungan dan keadilan sosial. Keadilan lingkungan saat ini, lanjtunya, jadi perdebatan setelah diterbitkannya UU Minerba yang baru.

“Nanti ada lima panel dalam konferensi ini yaitu tentang HAM dan keadilan lingkungan dalam pancasila, kebebasan sipil dan ham pada masa pandemi covid-19, ekspresi kebudayaan dan keadilan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan bagi masyarakat adat, penegakan hukum lingkungan dan akses masyarakat terhadap keadilan serta peran hukum rakyat dalam perubahan iklim,” ungkapnya.

Untuk diketahui diskusi dapat diikuti masyarakat secara langsung melalu kanal youtube atau facebook serta instagram Fakultas Hukum Universitas Pancasila.[Red/Aldi]

Bagikan: