By | 18 Maret 2020

patron.id – Serang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi V Provinsi Banten gelar rapat kerja bersama Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah (BPKAD)

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pembahasan mengenai tindak lanjut status kejadian luar biasa (KLB) atas wabah virus corona (covid-19).

Muhamad Yusuf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengatakan bahwa, ada 10 website yang bisa digunakan untuk belajar daring, namun yang dikelola hanya 1 website yang disebut kelas maya saba Banten, dan menginduk pada rumah belajar yang diciptakan oleh kementrian pendidikan.

“Ini sudah berjalan di 66 sekolah, 405 kelas yang dibuat, 271 guru yang aktif, kemudian 1354 siswa yang aktif. Ini akan terus bertambah dalam waktu-waktu ke depan.” Ungkapnya

“Kemudian kita juga harus melihat aplikasi, karena akan kita edukasi dalam kelas maya tersebut dan dengan masuk ke kelas maya tersebut maka, semua guru itu sama pembelajarannya seperti di dalam kelas cuma jarak yang membedakan,” Imbuhnya

Baca Juga:  IMNU Ajak Pelajar Gunakan Internet Dengan Bijak

Lebih lanjut yusuf mengatakan, jika kejadian luar biasa ini masih berlanjut maka ujian nasional akan ditunda lagi atau diganti dengan metode lain.

“Untuk ujian nasional kalau ini sampai dua minggu belum selesai kejadian luar biasa (KLB) kami akan berkoordinasi apakah UN itu akan ditunda lagi atau diganti dengan metode lain. Kemudian ujian sekolah juga sama karena penentuan kelulusan sekarang ini adalah tergantung pada sekolah itu sendiri,” tandasnya

Sementara itu, Nawa Said Dimyati Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten berharap, agar dinas yang terkait untuk segera menanggapi dengan serius dan menangani terkait covid-19.

“DPRD berharap agar membuat antisapi dan juga program aksi terkait penanganan covid-19 ini sekaligus rencana anggaranya itu berapa banyak sehingga ketika nanti skema harus ada pemindahan anggaran bisa juga segera dibahas dengan DPRD.” Pungkasnya.[Red/Baihaki]

Bagikan: