By | 17 September 2019

patron.id – Serang, Puluhan Massa Aksi yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Provinsi Banten turun ke Jalan melakukan aksi demonstrasi menyatakan menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002, mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Halte Jalan Jenderal Soedirman dan di Depan Kampus UIN SMH Banten, pada Selasa, (17/9/2019).

Kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil mengenai revisi yang tengah digeluti diyakini akan memperkuat kelemahan KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas.

Dewan pengawas dirasa akan menjadi lembaga kontrol terhadap kewenangan independensi KPK, terutama kewenangan penyadapan. Situasi ini yang akan mengurangi kinerja penyidik dalam mengungkap sebuah kasus.

“Bagaimana ketika persoalan hukum itu hanya dibatasi satu tahun. Malaikat kah seorang KPK? Lapor langsung ditindak” Ungkap Usep salah satu Orator saat menyuarakan aspirasinya.

“Begitupun persoalan di Banten, itu bukan persoalan korupsi awalnya, tapi dari persoalan penyadapan sebuah pilkada, tapi setelah itu berkembang pada laporan-laporan yang sudah masuk ke KPK hampir puluhan tahun,” lanjut Usep dalam orasinya.

Baca Juga:  Kongko Bersama DPRD Banten, Diskusikan Kebijakan Penanganan Covid-19

Dalam aksi yang berlangsung di bawah terik Matahari dan hiruk-piruk kendaraan, massa aksi tetap berada dibarisan. Dalam aksi tersebut pula, disuarakan 3 hal yakni; pembentukan dewan pengawas, rencana peralihan status KPK menjadi ASN, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara Korupsi yang kompleks dan hanya menangani kasus kecil.

Pergantian status pegawai KPK menjadi ASN akan menghilangkan independensi penyidik, karena berada di bawah Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau pembantu Presiden.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, seharusnya pembenahan terhadap regulasi yang berhubungan dengan korupsi dilakukan secara berurutan, Yang diselesaikan dulu UU KUHP, kemudian UU mengenai hukum acara, baru kemudian UU Tipikor.[Red/Aldi]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *