By | 5 Desember 2019

patron.id– Kabupaten serang, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Pejuang Sukarela (GPS) Banten menilai, Regulasi Administrasi Desa Cisalam Melanggar Aturan

Maman, Ketua LSM GPS Banten mengatakan bahwa, program pembangunan lewat dana desa yang berada di Desa Cisalam, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten perlu diawasi, sebab keterbukaan informasi kepada masyarakat yang berada di Desa Cisalam dinilai selalu tertutup. Tidak ada transparansi informasi terkait administrasi yang dijalankan.

“Cisalam itu regulasi administrasi sudah melanggar aturan tidak pernah dipakai. Kepala desa dan bendahara bekerjasama menutup informasi terkait kegiatan dana desa. Bersama sama untuk menutupi itu,” ujarnya saat ditemui jurnalis patron.id, pada Kamis, (5/12/2019).

“Belum lagi, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang tidak ada fungsinya, kepala desa punya kewenangan dan keputusan. Dan kewenangan itu seharusnya ada di TPK, bukan Kepala desa,” imbuhnya.

Baca Juga:  Santriveraitas, Pintu Gerbang Menuju Masa Depan

Dijelaskan lebih lanjut, perihal kondisi yang terjadi di desa tersebut.

“Melihat kondisi seperti begitu selalu tertutup, hanya sekelompok dan akhirnya dibuka dan dibuat laporan pengaduan soal transparansi yang terjadi di Desa Cisalam 2017-2018,” sambungnya.

Selain itu, terkait  pembangunan yang sedang berlangsung di tahap ke-2 untuk tahun anggaran 2019, Perangkat Desa Cisalam mempekerjakan pihak ke-3 pada pengerjaannya, harusnya pengelolaan maupun pengerjaan semua dari masyarakat setempat.

“Malah ada yang dari luar juga tuh yang ikut kerja, namanya memberdayakan masyarakat,” pungkasnya. [Red/Bahri]

Bagikan: