By | 4 Februari 2020

patron.id – Belitung, Kejaksaan Negeri Belitung resmi melakukan penahanan terhadap mantan Bendahara Desa Aik Ketekok berinisial HY dan Mantan Kepala Desa (Kades) Aik Ketekok berinisial HR, Perkara Dugaan Tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa di Desa Aik Ketekok Tahun 2015-2018, dengan perhitungan kerugian negara sekitar Rp2,7 Milyar.

Ali Nurudin,SH.,MH Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung saat memberika keterangan kepada awak media

HY dan HR disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ali Nurudin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung mengatakan bahwa, untuk Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa, di Desa Aik Ketekok, sudah memasuki Tahap II.

Yaitu penyerahan dari penyidik tindak pidana korupsi pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung kepada penuntut umum.

“Karena ini di internal Kejaksaan, jadi prosesnya antara penyidik dan penuntut umum adalah satu atap, jadi semua berasal dari Kejaksaan, dan hari ini untuk para tersangka sesuai dengan saran pendapat dari Jaksa P.16 A, penuntut umum yang ditunjuk, itu memberikan saran untuk dilakukan penahanan selama 20 hari,” kata Kajari Belitung, pada Selasa (4/2/2020) sore.

Oleh karena itu, tegas Ali Nurudin atas nama Kajari Belitung sekaligus penuntut umum, ia sependapat dengan saran dari Tim Jaksa P.16 A dan Kasipidsus.

“Mengapa ini dilakukan, karena Pasal yang didakwakan untuk perkara ini bisa dilakukan penahanan, Karena ancamannya diatas lima tahun dan hal ini juga untuk supaya mempercepat proses persidangan, dan menghindari dari pada mengulangi suatu perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Kita tahu, persidangannya tidak di Belitung, tetapi di Bangka,” ucapnya kepada jurnalis patron.id

Baca Juga:  Antisipasi Bencana Alam, Warga Taktakan Ikuti Pelatihan

Kajari Belitung menjelaskan, kasus ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Baru diketahui, kalau sebelum-sebelumnya mungkin belum ada yang melapor. Lantas, setelah laporan ini masuk, sekitar Bulan Agustus 2019 lalu, Jaksa Kejari Belitung berupaya cepat untuk menuntaskan pekerjaan ini, jangan sampai berlarut-larut

“Setelah dilakukan audit dari Inspektorat Kabupaten Belitung. Kami kerjasama, antara penyidik dari Pidsus Kejaksaan Negeri Belitung dengan Inspektorat, auditornya, diperoleh perhitungan kerugian negara sejumlah kurang lebih dua milyar tujuh ratus juta (Rp2,7 Milyar) selama empat tahun, 2015-2018 tahun anggaran. Jadi 2015, 2016, 2017, 2018, empat tahun. Bukan satu tahun. Itu penjumlahan dari setiap tahunnya, ada (dugaan) penyimpangan,” bebernya.

Oleh sebab itu, kata Ali Nurudin, Kejaksaan Negeri Belitung mengenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada kasus ini.

“Dua-duanya sama. Karena korupsi itu, kecil kemungkinan berbuat sendiri. Apalagi namanya mengelola keuangan desa. Ancamannya, kalau Pasal 2 mininal 4 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Tapi kalau Pasal 3, 1 sampai 20 tahun,” ungkapnya.

Kajari Belitung menambahkan, namun untuk berkas perkara kedua tersangka tersebut dipisahkan.

“Persidangan, secepatnya. Kami tidak ingin lama-lama, supaya mereka juga punya kejelasan, azas praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi. Nanti, biar lah proses persidangan yang menentukan, pembuktiannya,” pungkasnya. [Red/Iwan]

Bagikan: