By | 25 Agustus 2020

patron.id – Serang, Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020, aparatur sipil negara (ASN) diminta bersikap netral atau dilarang mendukung dari salah satu pasangan calon. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada pelanggaran kode etik ASN yang berujung pidana.

Iiz Izzuddin Panwaslu Kecamatan Kramatwatu

Pernyataan di atas diungkapkan langsung oleh Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kramatwatu Izz Izzuddin saat acara Sosialisasi Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Serang, di ruang aula kantor Kecamatan Kramatwatu, pada Selasa (25/8/2020).

“Pemerintahan desa dilarang untuk berpihak karena memang kalau ada yang berpihak itu bertentangan dengan kode etik aparatur desa dan melanggar hukum,” kata Izzuddin

Jika terdapat ASN tidak bersikap netral atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah maka akan dikenakan sanksi sesaui aturan yang berlaku.

Ia juga menanggapi ketika disinggung perial pilkada di Kabupaten Serang rawan konflik, terutama ASN yang tidak netral dan politik uang. Pihaknya juga berupaya meminimalisir terjadinya konflik melalui sosialisasi peraturan yang berlaku selama pilkada Kabupaten Serang berlangsung.

“Upaya pencegahan dari panwas (panitia pengawas) yaitu mensosialisasikan mengenai aturan-aturan yang ada. Kemudian menyampaikan dan memberikan himbauan kepada aparatur desa, PNS, TNI dan polri agar tidak terlibat dalam politik praktis, bersifat netral dalam pilkada ini agar membantu meningkatkan partisipasi masyarakat,” tegas Izzuddin.

Baca Juga:  Relawan Beserta Pemerintahan Desa Muaradua Bergerak Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Maka, ia menambahkan, sosialisasi peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 ini sangat membantu karena memang masyarakat diberikan edukasi atau pemahaman mengenai aturan tersebut.

“Kami berharap aturan ini bisa dipahami bisa diaplikasikan dan ditaati oleh masyarakat,” imbuhnya.

H Wawan S Camat Kramatwatu

Di lokasi yang sama, Camat Kramatwatu Wawan Setiawan mengatakan pihaknya mengundang para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Linmas (Lintas Masyarakat) terkait bagaimana upaya pemerintah kecamatan untuk pengamanan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang nanti harus diamankan dengan baik sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar.

“Saya selaku Camat Kramatwatu beserta Pak Sekmat, Pak Kasie tetap mengedepankan aturan mainnya seperti apa, kita tetap melaksanakan sesuai dengan SOP (standar operasional pegawai),” kata Wawan kepada patron.id usai acara.

Bersama Satpol PP, pemerintah kecamatan akan memobilisasi ke setiap desa dalam meningkatkan keamanan pilkada ini agar bisa berjalan dengan lancar. Bahkan, dikatakan Wawan, penyaluran Linmas harus dioptimalkan demi meminimalisir terjadi konflik di titik yang rawan konflik.

“Kalau per titik per desa ini kan kegiatan persiapan pengamanan ini diatur oleh Linmas, nanti mereka dengan Pak Kades bekerjasama dengan Babinsa, Babinkamtibmas, termasuk dari Satpol PP tingkat kecamatan langsung menempatkan titik yang rawan di tempatkan dimana,” ungkapnya. [Red/LE-Roy]

Bagikan: