By | 3 April 2020

Oleh : Arif Rohman

Terhitung tanggal 17 November 2019, kasus pertama penyebaran virus Corona atau yang disebut Covid-19 muncul di China tepatnya di kota Wuhan, hal ini terungkap setelah dilakukan penulusuran kembali oleh pemerintah China, Saat itu tidak terdeteksi dan tidak terdokumentasi penyebaran virus Corona tersebut.

Pemerintah menduga seorang pasien dari provinsi Hubei yang berusia 55 tahun menjadi orang pertama yang terinfeksi Covid-19, Sejak itu dan seterusnya, kasus demi kasus baru mulai berdatangan silih berganti, tak memandang apapun situasi dan kondisi, hingga tercatat pada 15 Desember 2019, jumlah yang terinfeksi mencapai 27 orang setiap harinya, yang kemudian jumlah ini semakin meningkat dari hari ke hari.

Oleh karena virus ini sulit terdeteksi dan terdokumentasi akhirnya penyebaran merambah ke berbagai negara terdampak. Hingga akhirnya pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization)  menetapkan Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi.

Berdasarkan data dari worldometers, pertanggal 26 Maret 2020 tercatat negara-negara terdampak Covid-19 sebanyak 198 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri terkonfirmasi kasus Covid -19 tercatat pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini, merujuk dari data worldometers pertanggal 26 Maret 2020, Indonesia mencapai angka 893 kasus dengan jumlah kematian 78 jiwa. Lalu muncul pertanyaan, Bagaimana langkah Indonesia dalam mengendalikan kasus Covid-19 ini? dan sudah sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat luas?

Dalam upaya penanganan wabah virus Corona yang semakin merambah luas, pemerintah berupaya melakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Dimulai dengan himbauan-himbauan untuk menjaga jarak fisik (physical distancing), pembatasan social (social distancing), kerja dari rumah work from home (WFH), belajar di rumah, hingga beribadah di rumah masih terus digaungkan hingga dalam kondisi yang aman. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Tak lupa himbauan ini terus dimasifkan oleh berbagai profesional protokol di bidangnya, untuk memperluas jangkauan informasi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, hingga Desa ikut dilibatkan supaya dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat luas terhadap kasus ini.

Terbukti, diberbagai daerah saat ini sudah mulai dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat keramaian yang berpotensi seperti pasar, terminal, bahu jalan, ruang kerja, bahkan di tempat peribadatan, dan tempat-tempat lainnya. Mayoritas kesadaran masyarakat pun untuk memproteksi diri sudah semakin terlihat, dimulai dari kesadaran mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker, dan menghindari tempat ramai. Walaupun segenap upaya telah dilakukan, melihat data yang terus berkembang, pergerakan kasus wabah pandemi ini masih terus meningkat signifikan dari hari ke hari. Menurut sudut pandang penulis, hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor yang melatar-belakangi.

Pertama, keterlambatan Pemerintah dalam mengantisipasi pendeteksian dan penyebaran pandemi Covid-19. Kedua, minoritas masyarakat yang masih abai atas segala himbauan Pemerintah. Mari kita kritisi seksama, urgensi poin pertama penulis menyikapi bahwa pemerintah dan jajaran terkait seperti terlalu menganggap enteng atau mungkin terlalu optimis tidak akan terjangkit covid-19, kondisi ini dapat dilihat ketika sejumlah negara mulai menutup pintu dari intervensi luar negeri, dalam rapat terbatas kabinet pada 17 Februari 2020, Pemerintah justru meminta Industri Pariwisata Nasional mengambil peluang tersebut, caranya dengan memberikan diskon bagi wisatawan yang ingin datang ke Tanah Air. Tak hanya itu, sejumlah Rumah Sakit rujukan Covid-19 dikabarkan kewalahan menangani masyarakat yang ingin memeriksakan diri, pasalnya minim ketersediaan fasilitas yang memadai.

menurut pandangan penulis pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia berangsur cepat dan signifikan, terbukti Indonesia hanya butuh 12 hari untuk mencapai 50 kasus pertama. Padahal, Singapura perlu 21 hari dan Malaysia 39 hari. Catatan terlama Vietnam yang mampu menahan selama 52 hari untuk mencapai ke-50 kasus. Bahkan 16 kasus pertamanya dinyatakan sembuh.

Sebetulnya Indonesia bukan negara pertama di Asia Tenggara yang terjangkit Corona. Menurut yang penulis kutip dari katadata.co.id, Kasus Corona pertama di Asia Tenggara terjadi di Thailand yang diumumkan pada 21 Januari 2020, disusul Singapura dan Vietnam 3 hari kemudian. Sementara Indonesia baru mengumumkan pada 2 Maret 2020, yakni 41 hari setelah kasus pertama di Thailand atau 61 hari setelah pandemi Covid-19 merebak di Wuhan, Tiongkok.

Kemudian urgensi poin kedua, penulis menyikapi bahwa salah satu tindakan minoritas masyarakat yang masih abai dengan protokol pemerintah antara lain memungkinkan karena faktor egoisme politisasi yang memanfaatkan momentum untuk suatu kepentingan dan faktor egoisme personal yang masih menganggap sepele virus ini atau karena merasa kuat, sehat, ataupun merasa mempunyai imunitas tubuh yang baik sehingga bertindak semaunya sendiri tanpa menghiraukan himbauan pemerintah.

Padahal boleh jadi ia sehat, ia kuat, memiliki imunitas tubuh yang baik, sehingga meskipun tertular ia tidak merasakan gejala sakitnya. Namun perlu diketahui bersama bahwasannya, ia tetap dapat menularkan virusnya pada orang lain bahkan pada orang terdekatnya yang belum tentu memiliki imunitas yang baik. Hingga akhirnya riwayat virus terus mewabah dan merambah karena ulahnya tersebut hingga akhirnya yang sebelumnya minoritas menjadi mayoritas masyarakat yang terinfeksi.

Baca Juga:  Diantara Implikasi Covid-19 dan Patah Hati

Respon cepat tanggap disikapi Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, dengan memberikan arahan untuk bersama-sama mengikuti protokol kesehatan, ikuti arahan dan himbauan yang diberikan pemerintah untuk berdiam diri di rumah, keluar jika hanya ada kepentingan mendesak, dan selalu jaga jarak serta cuci tangan setiap kali kontak atau menyentuh benda apapun diluar, jangan sampai kita menyesal kemudian.

Jadi, kita perlu kooperatif dan responsif terhadap setiap intruksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan para Profesional Otoritas yang pastinya lebih paham bagaimana situasi terkininya, karena penulis yakin mereka sudah belajar dari pengalaman sebelumnya.

kita sebagai rakyat disituasi sekarang ini yang harus diprioritaskan adalah sinergitas kolektif. Baru-baru ini, dalam situasi perekonomian dunia yang lesu karena Covid-19, Presiden Joko Widodo mengambil sembilan langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian guna mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi resiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia yang diumumkan pada 24 Maret 2020, yang salah satu kebijakannya adalah memberikan relaksasi kredit UMKM, penurunan bunga kredit, dan penundaan cicilan selama 1 tahun, bagi para pelaku UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp. 10 M., hal itu untuk tujuan usaha baik kredit yang diberikan oleh Perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, penulis sangat apresiatif atas segenap upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menghadapi tantangan global ini, penulis yakin Keputusan Presiden tersebut berdasarkan hasil musyawarah dengan berbagai pertimbangan dan analisis yang matang bersama para pakar yang ahli dibidangnya masing-masing, dan keputusan tersebut senantiasa sebagai upaya terbaik untuk rakyatnya supaya terjaga stabilitas perekonomian ditengah badai wabah pandemi melanda global.

Namun dengan tulisan ini, terdapat secercah gagasan dan harap untuk menjawab kekhawatiran, pada salah satu poin dari sembilan kebijakan pemerintah, penulis berharap adanya koordinasi aktif yang masif terhadap Otoritas Jasa Keuangan terkait, yang kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan juga membantu menyuarakan atas Intruksi Presiden tersebut sesuai jobdesnya masing-masing melalui press release dan surat keputusan, hal ini sebagai upaya penegasan sehingga terjadi sinkronisasi antara kebijakan yang dibuat Pemerintah dengan Profesional Otoritas beserta jajaran dibawahnya untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya gap di lapangan.

Dengan adanya press release dan Surat Keputusan yang ditembuskan kembali oleh OJK atau Menteri Keuangan yang bunyinya senada dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat bahwa semua angsuran baik di Bank dan Leasing untuk lapisan masyarakat apapun pekerjaannya khususnya masyarakat menengah ke bawah, pembayaran bisa dilonggarkan selama 1 tahun yang ditembuskan ke semua Bank dan Leasing, maka nantinya bisa menjadi pegangan pihak nasabah untuk tidak khawatir dikejar-kejar angsuran.

Jika ini dapat direalisasikan penulis yakin pihak nasabah akan bernafas lega di rumah, karena bila tidak direalisasikan kemungkinan ada beberapa pihak nasabah yang masih khawatir dan mengesampingkan arahan pemerintah karena difikirannya membayar angsuran. Dan tidak mau ditagih oleh pihak Bank dan Leasing, apalagi bila telat membayar cicilan pihak Bank dan Leasing akan sewa perusahaan jasa penagihan (debt collector), padahal kondisi sedang seperti ini.

Jadi, yang dikhawatirkan adalah angsuran kredit/pembiayaan tetap berjalan dilapangan tanpa menghiraukan kebijakan pemerintah, sedangkan perekonomian tengah dalam kondisi yang lesu karena wabah ini, pada akhirnya nasabah telat atau tak mampu bayar namun penalty tetap berlaku dampaknya nasabah kemudian kesulitan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Jadi perlu adanya pengawasan intruksi pemerintah pusat atas restrukturisasi kredit serentak ini sehingga bisa menjawab kekhawatiran yang mungkin terjadi.

Kemudian terlepas itu, penulis berharap kepada setiap jajaran pemerintahan agar dapat memasifkan pencegahan dini dengan pelaksanaan tes tanggap virus Corona secara massal, pengadaan bilik disinfektan pada tempat-tempat yang berpotensi, memasifkan langkah efektif dengan melakukan pemeriksaan, isolasi, dan penulusuran kontak pasien terinfeksi. Di bidang kesehatan, Pemerintah perlu menyiapkan segala skenario pengantisipasian penyebaran virus corona, yang didalamnya termasuk manajemen kasus dan ketersediaan kapasitas fasilitas kesehatan. Menihilkan semua paket travel dari atau negara-negara terinfeksi, meningkatkan pengawasan di wilayah teritorial, terutama dengan tiongkok dan negara-negara terinfeksi lainnya, memperpanjang libur bagi sekolah dan universitas untuk melaksanakan kegiatan belajar dan perkuliahan di rumah dengan sistem daring hingga situasi aman terkendali, dan melakukan pendataan WNI yang tinggal di negara terinfeksi jika membutuhkan bantuan.

Kemudian selalu terjaganya sikap transparansi atau keterbukaan pada publik mengenai kasus-kasus yang terjadi dan melakukan komunikasi risiko yang jelas. Hal ini, supaya masyarakat mengetahui informasi aktual serta lebih kooperatif untuk mengupayakan pencegahan pandemi ini.

Utamanya, supaya masyarakat luas dapat menyikapi dengan baik tanpa ada unsur kepanikan karena memang tidak mudah memikirkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat ditengah pandemi virus yang mewabah, alarm sudah berbunyi makin keras dari waktu ke waktu, untuk itu sekali lagi mari kita ikuti arahan pemerintah untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat, kita harus bekerja keras, bersatu, dan bergotong royong untuk menghadapi tantangan global ini.

Seperti yang penulis kutip dari pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sudah terlalu banyak korban jatuh, bahkan tak sedikit tenaga medis yang berguguran. Karena itu, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, bersama kita patuhi himbauan pemerintah, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga pageblug ini segera bisa kita lalui.

Bagaimana tanggapan Anda kerabat patron yang budiman?

Arif Rohman adalah Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)

Bagikan: