By | 21 Agustus 2020

patron.id – Jakarta, Goebok Indonesia melaksanakan webinar melalui aplikasi zoom dengan tajuk Cipta Lapangan Kerja Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, pada jum’at (21/8/2020).

Webinar ini menghadirkan tiga pemateri yaitu Nanda Rizka, S.sos, Ilham Fadli, Iwan Satriawan,M.H dan Wulandari,S.E sebagai Moderator serta puluhan  peserta dari berbagai kalangan.

Nanda Rizka menjelaskan bahwa Pembahasan RUU ini menjadi poin penting karena banyak yang tidak tersampaikan ke publik secara terbuka.

“Perlindungan buruh perempuan perlu menjadi highlight dalam Undang-undang Omnibus Law ini, seperti perempuan sebagai korban pelecehan dan mengenai hubungan kerja yang belum mendukung aspek kesejahkteraan buruh yaitu mengenai jam istrahat dan cuti.” Ungkap nanda

“Tujuan awal dari Undang-undang Omnibus Law ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka jangan sampai malah menciderai para kaum buruh. Mari kita bersama-sama untuk membahasnya, karena RUU ini mempunyai peluang untuk menebus perekonomian di Indonesia supaya resesinya tidak semakin buruk di tahun 2020 ini.” Imbuhnya

Sementara itu, Ilham Fadli menambahkan bahwa, Rancangan Undang-undang Omnibus Law ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Yang dikhawatirkan oleh mereka terutama para kerja adalah mengenai status mereka yang tidak jelas, yakni mengenai statusnya sebagai karyawan kontrak yang bisa di PHK kapan saja. Namun, kita harus memaknainya sebagai motifasi bagi kita, bahwa kita harus maju dan profesional.” Tegasnya

Baca Juga:  Bertemu Presiden, GP Ansor Beberkan Beberapa Point

Iwan satriawan dalam webinar menjelaskan tiga hal yang mempengaruhi investasi, dengan jelas iya menyampaikan bahwa Sumber Daya Manusia, Regulasi dan Iklim Birokrasilah yang meliputinya.

“Terdapat tiga hal yang mempengaruhi investasi diantaranya yaitu Sumber Daya Manusia, Regulasi, dan Iklim Birokrasi. Dalam hal ini pemerintah memunculkan gagasan berupa omnibus law. Undang-undang yang terkait dengan Omnibus Law yakni Undang-undang koperasi, Undang-undang UMKM, Undang-undang penanaman modal, Undang-undang tentang administrasi pemerintah, dan Undang-undang tenaga kerja”. Ucapnya

Di sela kegiatan Iqbal salah satu peserta diskusi menanyakan terkait pembentukan lingkungan kerja yang baik untuk pelaku usaha

“Bagaimana membentuk lingkungan kerja yang baik agar para pelaku usaha bisa menjalankan usahanya tanpa merasa dipersulit?” Tanya iqbal

Iwan Setriawan menjawab pertanyaan yang dilontarkan Iqbal, menurutnya pemerintah perlu memberikan peluang yang sama kepada pengusaha baik kecil, mengah dan ke atas.

“Pemerintah harus berlaku adil kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memberikan peluang yang sama kepada pedagang kaki lima untuk berusaha. Masyarakat bisa mendapatkan akses kredit dari lembaga perbankan dengan begitu omnibus law ini akan dirasakan oleh kalangan menengah kebawah.” Tegas Iwan Setriawan.[Red/LE-Mulhat]

Bagikan: