By | 22 September 2020

patron.id – Serang, Komunitas Goebok Indonesia Gelar Diskusi Online Besut Tema Omnibus Law Cipta Kerja Upaya Kepastian Hukum Dan Peningkatan Investasi, Pada Selasa, (22/9/2020)

Hadir Dalam kegiatan tersebut beberapa narasumber yakni ; Sugeng, Advokat Sekaligus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), Sugeng Setyadi, Selaku Akademisi Untirta, Iswadi, Ketua Komunitas Geobok Indonesia Chapter Banten, Dengan dimoderatori Rasidah Azidah.

Sugeng, Advokat Sekaligus DPP HPN mengatakan dalam paparannya, Mengenai Undang-undang Omnibus Law ini masih mengalami pro-kontra, Terutama di kalangan masyarakat khusunya kaum buruh. Di Indonesia, banyak terdapat Undang-undang maupun pasal-pasal yang tumpang tindih, sehingga perlu adanya modifikasi.

“Tujuan Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapagan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, Sedangkan manfaat dari Omnibus Law diantaranya penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, pencapain investasi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan, serta pemberdayaan UMKM.” Papar Sugeng

“Banyak perbandingan antara RUU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan, diantaranya:

  1. Upah minimum akan menggunakan standar provinsi, padahal sebelumnya bisa diatur dengan standar kabupaten
  2. Omnibus Law memberikan bonus atau penghargaan lainnya sesuai dengan masa kerjanya, yang sebelumnya bonus tertinggi senilai lima kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih.
  3. Pemerintah berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam perhari dan 18 jam perminggu, yang sebelumnya waktu kerja ini paling banyak hanya 3 jam perhari dan 14 jam perminggu
  4. Pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan tak lagi disebutkan dalam Omnibus Law, sedangkan sebelumnya tetap membayar upah pekerja yang sakit atau yang tidak masuk karena alasan lainnya.
  5. Dalam PHK, pekerja berhak memperoleh uang pesangon atau uang penggantian hak. Namun uang penggantian hak dihilangkan dalam Omnibus Law. Dalam RUU Cipta Kerja ini harus berperspektif pada kebangsaan. Karena jika tidak berperspektif pada kebangsaan maka khawatirnya Sumber Daya Alam kita akan diambil oleh bangsa asing. RUU Cipta Kerja ini isinya harus mencerminkan keterwakilan dari semua pihak.” Lanjut Sugeng
Baca Juga:  Akhirnya Pemerintah Bahu Membahu Bantu Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Lebak

Senada diungkapkan Sugeng Setyadi, Akademisi Untirta menuturkan dalam paparannya bahwa, Omnibus Law di satu sisi telah menyebabkan kerugian khususnya bagi kaum buruh. Maka pembahasan mengenai Omnibus Law saat ini telah menjadi pro kontra dan perlu dikaji secara mendalam lagi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Indonesia memerlukan sebuah payung hukum yang lintas sektoral untuk meningkatkan daya tarik investor masuk ke Indonesia yang selama ini terkendala dengan aturan yang tumpang tindih.” Ungkapnya

Sugeng Setyadi menilai dikarenakan Pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada kemampuan pendanaan dalam negeri untuk penyelamatan sistem keuangan dan perbankan pasca pandemi, maka Pemerintah diharapkan fokus dan mengarahkan investasi lokal dan asing pada sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan dalam skala besar. Pemerintah harus mengantarkan sektor UMKM menjadi penopang investasi berskala besar.

“RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis dan keuangan antara investasi, koperasi/UMKM dan sektor informal. Saat ini kita harus merebut hati investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia, RUU cipta kerja diharapkan bisa menjadi elemen yang mampu menampung semua elemen masyarakat.” Tegas Sugeng Setyadi

Sementara itu Okta Munayafiah salah satu peserta meminta keterang lebih terkait.


“Apakah Omnibus Law sudah dapat menjadi kepastian hukum?” Tanya kepada Sugeng saat agenda berlangsung

Sugeng menjawab dengan tegas bahwa Omnibus Law adalah sebuah metode yang harus diikuti

“Adanya pasal-pasal maupun undang-undang yang ada saat ini dan terlalu banyak, maka perlu reformasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pasal yang satu dengan pasal yang lain maupun antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dengan adanya RUU Cipta Kerja ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Agar tidak terdapat banyak undang-undang namun mampu menjawab banyaknya permasalahan yang ada.” Tegas Sugeng [Red/Aldi]

Bagikan: