By | 13 Desember 2018

patron.id-Serang, Koordinator Gerakan Balad Mengaji KH Hamdan Suhaemi mengatakan pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan hukum islam (fiqih) terkait pencegahan tindak pidana korupsi untuk dimasukan pada draft peraturan dan perundang-undangan agar lebih efektif dalam mencegah dan mengobati penyakit kronis ini.

Hal itu dikatakan KH Suhaemi lewat tulisannya yang berjudul Hukum Korupsi Dalam Perspektif Fiqih yang disebar saat pertemuan kedua acara Halaqah Ulama Banten, di Pondok Pesantren Ataufiqiyyah Kampung Lapang Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, Kamis (13/12).

“Sesuai rencana pertemuan kemaren di Ponpes Al Kallam, Jiput Pandeglang, kita akan membahas tentang persoalan korupsi yang bergejala di Indonesia. Kita bahas kuropsi dalam perspektif fiqih dan tasawuf. Karena GBM ingin mengurai problematika keumatan dan kebangsaan dengan pendekatan pengajian.” ujarnya kepada awak media.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR RI perlu mempertimbangkan hukum islam dalam pandangan fiqih terkait pencegahan tindak korupsi lantaran belakangan ini banyak pejabat pemerintah yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dari perspektif fiqih justru lebih jelas menyikapi korupsi, baik secara sistem maupun etimologi. Bahkan, jika fiqih masuk dalam draft perundang-undangan dan bisa dijadikan point dari pasal revisi undang-undang tipikor ya kita apresiasi. Tapi apakah ada yang siap untuk memfasilitasi dari masukan-masukan tersebut. Karena tujuan kami adalah merumuskan konsep-konsep fiqih dalam hal menangani persoalan korupsi mulai dari pencegahan atau bagaimana menguranginya.” paparnya.

Ia menilai dari beberapa pasal UU Tipikor No. 20 Tahun 2001 pemerintah belum sama sekali mengambil dari konsep hukum islam. Pemerintah justru mengambil dari pokok-pokok pikiran dari KUHP yaitu hukum positif. Maka melalui forum ini GBM ingin memasukan draft di undang-undang tersebut.

Baca Juga:  Berubah Status, Sekolah Tatap Muka di Serang Distop

“Kalaupun nanti ada revisi, pasal-pasal tertentu kita masukan hukum islam dalam pandangan fiqih mahzab Syafei. Kebetulan kami juga bermahzab Syafei. Jadi dari uraian-uraian yang kita rumuskan di pengajian ini nanti akan didokomentasikan dan diarsipkan untuk kemudian nanti diusulkan masuk di draft tersebut, mudah-mudahan bisa. Adapun rincian-rinciannya nanti kita bahas, makanya harus dirumuskan dulu seperti point-point apa saja yang kita masukan nantinya.” katanya.

Meski demikian, ia mengakui saat ini belum ada kitab fiqih yang secara khusus membahas menangani korupsi. Namun pasal atau kitab yang menyinggung tentang korupsi sudah ada di kitab-kitab fiqih, baik di mahzab Syafei maupun mahzab lainnya. “Saya belum menemukan kitab itu. Namun pasal atau kitab yang menerangkan sirqoh (korupsi) itu sudah ada di kitab-kitab fiqih, baik di mahzab Syafei maupun mahzab lainnya.” katanya.

Ia berharap semoga usulan ini bisa direspon oleh berbagai pihak, terutama para kiyai dari kabupaten/kota yang tergabung dalam GBM bisa memberikan pemikiran berdasarkan dari marjaiyah yang sudah mu’tabar . Selain itu, ia juga berharap GBM bisa menjadi role model bagi provinsi-provinsi lainnya untuk bekerjasama merekatkan tali kebangsaan kita.[red/Imam]

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *