By | 3 April 2020

Oleh: Imron Wasi

PemilihanKepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang telah diperhelatkan pasca-reformasi, terutama sejak diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis, bebas, dan fair pada 2005 telah membawa angin segar bagi ekosistem demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan sebuah output dari reformasi politik yang terjadi pada 1998, yang telah meruntuhkan sistem politik otoriter pada rentang waktu itu.

Indonesia memang dihadapkan pada proses elektoral yang bersifat maraton. Beberapa bulan yang lalu, telah kita ketahui bahwa proses elektoral secara serentak, antara Pilpres dan Pileg telah menyita perhatian publik. Bagaimana tidak. Begitu mencekam proses politik Indonesia yang begitu kentara dengan isu-isu etnis dan agama.

Selain itu, kasus kekerasan elektoral, money politics, black campaign, pelanggaran netralitas para aparatur sipil negara (ASN) dalam perhelatan politik; baik regional maupun nasional serta fenomena-fenomena lainnya.

Beberapa tahun silam, Indonesia pun telah menggelar Pilkada secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Seperti pada tahun 2015 diikuti oleh 272 daerah. Pada Pilkada serentak berikutnya, pada tahun 2017 diikuti oleh 99 daerah. Kemudian pada tahun 2018 pun digelar Pilkada serentak yang diikuti 171 daerah. Dan pada perhelatan Pilkada serentak yang keempat kali ini, akan dilakukan pada tahun 2020.

Sudah barang tentu, Indonesia sudah mempunyai pengalaman empiris dalam menggelar Pilkada secara serentak, apabila kita menilik pada Pilkada serentak yang sudah diperhelatkan beberapa tahun silam. Namun, pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini akan diikuti sebanyak 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dua dekade reformasi semestinya telah memberikan pelajaran berharga bagi negeri ini dalam proses elektoral. Seperti melembaganya partai politik, kepedulian para politisi terhadap rakyat atau dalam bahasa lain peka terhadap aspirasi, keinginan, kebutuhan, dan problematika yang dialami rakyat secara holistik. Seiring berjalannya waktu, tampaknya partai politik dan politisi kita belum secara penuh mengakomodasi seluruh aspirasi, keinginan, dan kebutuhan rakyat.

justru partai politik dan politisi malah terombang-ambing dan tersandera pada pola pragmatisme politik dan melekatnya oligarki di tengah-tengah kesenjangan yang begitu juram. Bahkan, dalam salah satu karyanya, seorang filsuf klasik, seperti Aristoteles (2017: 194), pernah mengatakan bahwa, “Di tempat di mana sebagian orang mempunyai milik yang sangat banyak, dan yang lain tidak punya apa-apa sama sekali, hasilnya adalah suatu demokrasi ekstrem atau oligarki yang tak berbaur; atau mungkin bahkan, sebagai akibat ekses kedua sisi itu, suatu tirani.”

Tantangan Partai Politik

Dalam perspektif modern, partai politik dikenal sebagai sebuah entitas demokrasi, yang keberadaannya memiliki ruang-ruang strategis dalam mengawal negara-bangsa (nation-state) ke arah yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam hal ini, bisa berbentuk domain kebijakan, program kerja, platform partai politik dan lain sebagainya.

Sehingga partai politik sebagai salah satu organisasi yang secara struktur memiliki kekuatan besar. Hal ini tampak pada setiap pergelaran elektoral berlangsung; partai-partai politik berbondong-bondong melakukan kampanye dengan menarik sebanyak-banyaknya massa, termasuk memobilisasi setiap organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas di dalamnya.

Pada Pilkada serentak 2020 mendatang, partai politik tentu akan dihadapkan pada pelbagai persoalan-persoalan krusial. Sebab, partai politik belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Dan dengan mudah terjebak dalam pragmatisme dan oligarki yang menguat akhir-akhir ini.

Fenomena-fenomena mengenai etnis dan agama yang kerap dijadikan sebagai modus dalam percaturan politik mutakhir menjadi sesuatu yang perlu diantisipasi oleh semua pihak dan didukung oleh kekonsistenan partai politik dalam mendukung upaya penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia.

Tanpa komitmen partai politik, tentu hal tersebut sukar untuk dilaksanakan. Selain itu, maraknya para politisi yang terjebak pada skandal kasus korupsi telah membuat citra partai politik bertambah tidak baik dihadapan rakyat. Dengan kata lain, rakyat akan memberikan punishment terhadap partai politik yang tidak dapat menepati janji awalnya atau ingkar terhadap apa yang pernah dikatakannya selama masa kampanye berlangsung.

Punishment tersebut dapat berupa tidak akan memberikan hak pilihnya kembali kepada parpol yang bersangkutan dan akan memilih parpol yang membawa misi baik ke depan. Sebab, rakyat dalam hal ini pemilih juga semakin rasional dan kritis terhadap proses politik, seiring dengan perkembangan digitalisasi dan dinamika politik yang semakin kompleks menuntut masyarakat dapat ikut andil.

Peristiwa-peristiwa politik juga turut menjadi headline dalam setiap proses elektoral, misalnya, pada perhelatan Pilkada 2020 yang semakin dekat. Di tengah-tengah persaingan dalam memperebutkan kekuasaan, antarelemen parpol dituntut dapat melahirkan dan membuktikan kepada khalayak publik bahwa sistem politik di internal, terutama kaderisasi bisa berjalan baik. Artinya, kader parpol yang potensial, memiliki kapabilitas, kapasitas, integritas tinggi dan akseptabilitas diprioritaskan menjadi calon kepala daerah (cakada), dibandingkan dengan privilese yang dimiliki oleh seseorang.

Dengan katan lain, di dalam institusi parpol perlu memperhatikan asas meritokrasi dalam menghadapi konstelasi politik. di wilayah domestik; baik regional maupun lokal. Selain itu juga rakyat atau pemilih menuntut elemen parpol dan politisi menggunakan mekanisme atau terobosan baru dalam arena konstelasi politik daerah ini dengan tidak menggunakan isu-isu yang tidak substansial.

Partai politik dan kontestan perlu beranjak dari pola-pola konvensional dalam menarik perhatian pemilih. Dengan demikian, partai politik dan kontestan juga perlu memahami warna-warni pemilih di era kontemporer. Seperti yang telah diungkapkan oleh Firmanzah (2018) dalam studinya, bahwa terdapat konfigurasi pemilih, di antaranya: (i) pemilih rasional; (ii) pemilih kritis; (iii) pemilih skeptis; dan (iv) pemilih tradisional.   

Pertama, pemilih rasional (rational voter) memiliki orientasi tinggi pada ‘policy-problem-solving’ dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Berdasarkan perspektif tersebut, penulis melihat bahwa pemilih rasional adalah seorang pemilih (voter) yang mengedepankan pada analisisnya terhadap partai politik, misalnya, mengenai sejauh mana keterlibatan partai politik dan politisi dalam mengejawantahkan dan mentransformasikan segala sumberdaya politiknya dalam menjawab segala problematika nasional maupun subnasional dan meninjau kembali kinerja partai politik di masa lampau (backward looking).

Selanjutnya, pemilih rasional ini juga tampak tak mempersoalkan ideologi yang dipegang atau dianut oleh partai politik. Karena, di era kontemporer ini juga terlihat secara eksplisit bahwa parpol yang ada tidak secara simultan mempraktikkan secara riil nilai-nilai ideologi yang dianutnya. Bahkan, dalam kesempatan yang sama, parpol cenderung tidak menerapkannya.

Kedua, pemilih kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

Baca Juga:  Era Evaluasi

Dalam kaitan itu, berdasarkan perspektif penulis, penulis melihat bahwa jenis pemilih kritis ini memang sejak awal memberikan perpaduan antara sistem nilai yang dimiliki parpol dengan kesamaan karakteristik yang dimilikinya; meskipun memadukan antara keduanya.

Tapi, pemilih kritis tidak akan pernah berdiam diri, apabila kebijakan partai maupun kontestan tidak sesuai dengan ideologi atau platform partai, termasuk program kerja. Partai politik perlu konsisten menjalankan suatu kebijakannya agar tingkat relevansi dengan kebutuhan konstituen maupun masyarakat secara holistik itu dapat terwujud dengan sistem nilai dan ideologi yang dimiliki oleh partai politik.

Ketiga, pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini cenderung memiliki kedekatan emosional yang tinggi. Konteksnya lebih cenderung menggunakan pendekatan dari aspek asal-usul, sosial-budaya, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Dan pemilih tradisional ini adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye (Rohrscheneider, 2002).

Artinya, pemilih tradisional lebih mengedepankan aspek loyalitas kepada tokoh parpol maupun kontestan berdasarkan persepsi ideologi yang selama ini menjadi platform parpol. Sehingga pemilih tradisional ini lebih mengutamakan figur atau kepribadian pemimpin. Sedangkan isu-isu lainnya yang bersifat subtansial cenderung dianggap sebagai parameter kedua.

Keempat, pemilih skeptis, jenis pemilih skeptis ini adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Dalam kaitan itu, tampak bahwa pada jenis pemilih skeptis ini cenderung tidak tertarik pada ideologi yang ditawarkan oleh partai politik maupun kontestan.

Selain itu, jenis pemilih skeptis ini juga turut low dalam persoalan ideologi. Dan tidak begitu peduli terhadap platform maupun agenda kerja partai politik. Dengan kata lain, pemilih jenis ini tidak memiliki ikatan emosional dengan parpol maupun kontestan.

Sehingga, mereka tidak begitu peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan parpol. Padahal, semua jenis pemilih dengan aneka sifat yang majemuk menunjukkan begitu krusialnya pemilih dalam mendukung sebuah upaya dalam menciptakan tatanan demokrasi yang baik.

Salah satu pentingnya pemilih ini yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pemerintah dan institusi parpol. Sebab, tanpa adanya legitimasi dari pemilih, kecenderungan stabilitas suatu negara dan daerah akan mengalami instabilitas dalam aspek ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya.

Di tengah persoalan konflik maupun dinamika internal parpol yang mendera, parpol dan kontestan dituntut untuk memperbaiki dan mewujudkan kualitas demokrasi Indonesia. Belum lagi persoalan lainnya, seperti isu-isu politik identitas yang mengemuka seperti etnis dan agama. Kemajemukan yang menjadi ciri khas utama bangsa ini tentu akan dihadapkan pada dinamika politik identitas.

Hal ini akan menyasar pelbagai proses elektoral, termasuk pada Pilkada 2020 ini. Pasalnya, kejadian serupa pernah terjadi pada pemilu serentak kemarin. Alhasil, pertumbuhan dan sentimen etnis dan agama atau politik identitas kembali mengemuka dalam perkembangan politik kontemporer.

Pada dasarnya, ketika kita sudah memasuki era milenium ketiga, politik global memang ditandai dengan suatu peristiwa atau kejadian penting, yang memang akan berjalan dalam kurun waktu yang begitu lama. Meminjam perspektif akademik dari Dr. Sri Yunanto (2018: 89), bahwa kejadian penting yang akan berlangsung cukup lama itu adalah penyebaran gagasan demokrasi kepada masyarakat dan budaya yang berbeda yang dapat memberikan dampak politik berbeda pula dalam masyarakat tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa akan terjadi juga fenomena munculnya kembali isu-isu etnis dan agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seyogianya, partai politik, kontestan dan seluruh pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara bersama-sama membangun demokrasi Indonesia agar lebih berkualitas dan mampu menjawab segala persoalan rakyat.

Partai politik dan kontestan perlu memahami keinginan rakyat dengan baik. Artinya, perlu adanya hubungan dialogis antara parpol dan kontestan dengan rakyat. Dengan kata lain, adanya komunikasi dua arah yang dilakukan.

Pada masa-masa kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi rakyat, semestinya parpol dan kontestan dapat mengidentifikasi seluruh permasalahan rakyat. Setelah itu, identifikasi masalah itu juga dapat dijadikan rujukan parpol dan kontestan dalam memberikan sebuah konsep untuk mengatasi hal itu. Selain itu, dapat juga parpol dan kontestan melibatkan tenaga ahlinya untuk saling berinteraksi mencari solusi.

Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa tenaga ahli juga dapat berkontribusi memberikan masukkan atau memperkuat keinginan rakyat melalui solusi cemerlangnya serta dapat memengaruhi parpol maupun kontestan agar dapat mendorong keresahan yang dialami masyarakat dibawa ke forum-forum formal yang tentunya akan bermuara pada suatu hasil decision making dalam produk politik yang tentunya berorientasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, parpol pasti sudah melakukan penjajakan terhadap pelbagai calon kepala daerah (cakada) di daerah. Selain itu, tampaknya survei-survei internal mulai menjadi konsumsi sehari-hari di dalam aktivitas partai politik karena survei itu untuk dijadikan sebagai parameter utama dalam menentukan calon kepala daerah yang kemudian akan diserahkan kepada pimpinan parpol agar mendapatkan rekomendasi dalam konstelasi politik. Semestinya, parpol dan kontestan pun dapat mendengar seluruh keluhan yang selama ini dialami oleh rakyat.

Salah satu hasil riil dapat berbentuk manifestasi yang memang akan bermuara pada platform kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode riset: baik yang dilakukan oleh internal parpol maupun dari lembaga independen. Yang sudah barang tentu sesuai dengan etika penelitian.

Dan sesuai dengan tahapan penelitian, jenis data penelitian yang digunakan serta memilih dan memilah metode segmentasi dari cakupan jenis pemilih yang ada serta parpol maupun kontestan perlu memperhatikan jenis-jenis pemilih yang telah diulas di atas. Hal ini sangat penting untuk menarik dan meraih suara pada konstelasi politik yang akan datang, terutama Pilkada 2020.

Bagaimana Tanggapan Anda Kerabat Patron yang budiman?

Imron Wasi adalah seorang pria kelahiran Lebak, Banten. Lahir pada 13 April 1996. Ia menyelesaikan studi Strata 1 (S-1) di STISIP Setia Budhi dan memperoleh gelar S.Sos. Dan ia pernah menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa dan presiden mahasiswa STISIP Setia Budhi. Dan sekarang terlibat aktif pula di Banten Institute for Governance Studies (BIGS), Tirtayasa Cendekia, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sekaligus kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta Lebak Institute. Selain itu, penulis juga meminati kajian seputar politik, pemerintahan, gender, dan kebijakan publik. Menulis sejumlah artikel di berbagai media. Di antaranya yakni pernah dimuat di majalah, media cetak dan media online. Penulis dapat dihubungi melalui: [email protected].

Bagikan: