By | 21 Februari 2020

patron.id – Jakarta, Direktur Local Governance Studies (LOGOS), Huday Abdul Menilai Undang-undang Omnibus Law merupakan pengganti undang-undang yang tumpang tindih

Hal itu diungkapkan dalam Dialog Publik yang bertemakan “Konsep Omnibus Law Ciptakan Percepatan Pembangunan” di Sekretariat Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta Selatan.

“Undang yang saat ini terjadi tumpang tindih, Misalnya, tentang izin usaha yang sulit didapat, karena regulasi yang ada yang masih tumpang tindih. Sehingga hal tersebut sangat memperlambat yang ingin membuka usaha” Ucap Huday, kepada awak media pada (21/02/2020)

Selain itu yang menjadi menarik dari Omnibus Law adalah terkait undang-undang ini membuka peluang investasi yang lebih besar.

“Saat ini, yang menjadi penyebab kurang tertariknya para investor adalah begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan banyak berbentur dengan banyaknya undang-undang yang tumpah tindih. Maka, atas dasar itu berinisiatif menyederhanakannya,” tambah Huday.

Baca Juga:  PC PMII Lebak Menyoroti Radikalisme Ekstrimis yang Menyebar Luas

Di Lokasi yang sama Sulaiman Mahbuby selaku Direktur Economic and Law Studies of Indonesian Scholars, memandang Omnibus Law dari segi hukum masih dalam proses penggodokan oleh parlemen.

“Sebenarnya, undang-undang omnibus law ini sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan pembangunan di Indonesia ” kata Sulaiman.

Ia juga mengungkapkan pemerintah sebaiknya mengkaji kembali Undang-undang Omnibus Law ini agar tidak memberatkan masyarakat

“Dilema penerapan Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia ini perlu dikaji ulang agar tidak memberatkan masyarakat Sehingga keberadaan konsep ini bisa di rasakan oleh semua elemen masyarakat dan untuk kemajuan Indonesia kedepan.” Tambahnya.[Red/Aswari]

Bagikan: