By | 1 Mei 2020

Oleh Faiz Naufal Alfarisi

Setelah beberapa waktu lalu menghirup angin segar karena terbit surat edaran dari hasil notulensi rapat Para Wakil Rektor dan juga Ditjen Pendis prihal Kompensasi Kuota maupun diskon SPP/UKT

kini Mahasiswa yang tengah menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia itu hanya bisa gigit jari seraya mencaci para pimpinan lembaga maupun Kementerian Agama

Pasalnya Pertanggal 20 April Kemarin, Direktorat Jendral Pendidikan Islam (DITJEN PENDIS) telah mencabut Surat Edarannya pertanggal 6 April 2020, yang menetapkan Pemberian Kuota Internet sebagai penunjang Kuliah daring dan juga Pemotongan SPP/UKT Min 10%, karena hanya berdasarkan dorongan surat dari Forum Rektor

Jika kita telusuri bersama lebih jauh kerabat patron.id yang budiman, sebenarnya banyak keganjilan pada masalah ini, dan mahasiswa wajib tahu akan hal itu, kita akan bahas sampai ke akar.

Pertama, Surat edaran (SE) Tertanggal 16 Maret dari  Ditjen Pendidikan Islam terkait melakukan Kuliah Daring (WFH) Sejak 16 sampai 29 Maret Sebagai Bentuk Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, lalu muncul kembali SE 26 Maret. Menetapkan Kuliah daring diperpanjang sampai Akhir Semeter Genap 2020, disisi lain disebutkan juga Mengenai Pemberian Akses internet dan pembentukan Gugus Tugas disetiap Lembaga PTKIN.

Ini merupakan langkah baik yang mahasiswa Terima, meski keputusannya sangat lamban sebab kuliah daring sudah berjalan 2 Minggu. sebenarnya hal itu sudah menjadi hak bagi mahasiswa untuk mereka terima, sebabab mereka sudah membayar UKT dengan full di awal namun tidak merasakan fasilitas yang ada karena harus di Rumahkan.

Ke dua, Pada tanggal 3 Maret, Ditjen pendis bersama wakil Rektor 1, 2 dan 3 rapat prihal pemotongan UKT dan juga persiapan regulasi ke depan.

Dan kemudian yang menjadi Titik yakni pada tanggal 6 April Ditjen Pendidikan Islam mengeluarkan Kembali surat edaran, dan menetapkan untuk memberikan Kuota Internet dan juga pemotongan UKT Min 10 % .

Ini merupakan angin segar untuk para mahasiswa, meskipun dalam narasi disebutkan min 10 %,  lagi-lagi mahasiswa menyambut baik akan hal itu, meski sadar dirasa bahwa angka 10% dari total UKT sangatlah kecil,  terlebih bagi yang mendapat golongan atas, sebutlah jika UKT 3 Juta, kemudian mendapatkan potongan 10% Artinya Dia mendapatkan potongan sebesar 300 ribu.

Jelas ini belum maksimal, namun Mahasiswa masih bersabar dan konsisten mengawal karena masih ada harapan lebih dengan kata “Minimal”.

Ke tiga,  Pada 11 April 2020 Forum Pimpinan PTKIN bersama Irjen Kemenag RI menggelar rapat online bersama,  dan pada tanggal 13 April terbit surat dari hasil rapat sebelumnya, yang tertuju pada kepada Kemenag RI dengan memutuskan untuk mencabut Surat PLT Dirjen dan membatalkan pemotongan UKT.

Hal ini tentulah sangat mengejutkan, rasanya baru saja seminggu mendapat angin segar, mahasiswa dibuat kaget kembali oleh pimpinan Pimpinan Kampus/Rektor yang seakan tidak Pro terhadap Mahasiswa melalui Surat tersebut, terlebih dengan Hasil ScreenShot chtting Whatapp yang beredar antara mahasiswa dengan salah satu pihak rektorat (yang diduga sebagai Warek 3) .

Hal ini memperkuat dugaan bahwa para rektor tidak pro terhadap Mahasiswa dengan menolak pemotongan UKT, Namun meskipun demikian jika kita pahami lebih lanjut, yang dipermasalahkan oleh para rektor memanglah logis dimana, pada point 1 tuntutan tersebut mempermasalahkan l hierarki hukum surat pada tanggal 6 April

Baca Juga:  Dua Dekade Reformasi: Pilkada 2020

sebab yang mempunyai kewenangan dan dapat memutuskan kebijakan itu ialah langsung dari Kementerian Agama, analoginya seorang anggota bidang dalam suatu organisasi memutuskan pemberhentian/pengeluaran anggota lain.  Jelas ini salah, sebab dalam hal ini Ketua lah yang berwenang memutuskan.

Point II menerangkan agar UKT tidak dirubah besarannya,  sebab dapat merusak postur adm keuangan atau instabilasi keuangan, memancing keributan lain sebab kecemburuan sosial antar kampus, dan merusak citra bahwa UKT bisa dirubah karena tuntutan massa.

Saya rasa itu semua Bulshit, sebab pada surat edaran sebelumnya Pemotongan memang bisa dilakukan, dengan memperhatikan PNBP dan mengacu kepada Perundang-undangan, dan ini jelas dapat dilakukan.  Atau alibi UKT dapat turun karena desakan Massa.

Loh padahal tinggal buat regulasi dan ketetapan yang mengatur akan hal itu, mengapa dijadikan alasan?, Justru dalam hal ini dapat menjadikan contoh di masa mendatang,  ketika sewaktu-waktu terjadi KLB seperti ini maka dapat belajr dari hal ini. Toh ini juga bukan kemauan kita terjadi Wabah seperti ini.

Selanjutnya pada Point 3, untuk mengganti hal itu, mereka sepakat untuk pemberian dalam bentuk beasiswa untuk golongan 1 dan perpanjangan pembyaran selama 4 bulan. Ini hal sangatlah keliru, sebab pandemik ini menyerang seluruhnya tanpa mengenal agama maupun kelas ekonomi.

Sehingga jelas, bahwa seluruh orang di negeri ini terdampak akan Pandemi ini,  hingga membuat penurunan ekonomi seluruh keluarga. terlebih baik mahasiswa golongan rendah maupun atas mempunyai hak yang sama, mereka bayar UKT sebagai kewajiban yang sama dan di waktu yang sama, mereka membayar UKT di awal dan tidak menikmati Fasilitas yang ada.

Sehingga salah, jika rektor melihat dalam sudut pandang seperti itu. Sebab Hak seluruh mahasiswa sama, tanpa memandang individual berdasar golongan.

Sedangkan Untuk Point 4 penulis sangat setuju, dan lagi-lagi memang sudah menjadi keharusan akan hal itu.  Namun yang jelas, pemberian Akses internet jangan justru salah diartikan dengan memberikan akses bebas hanya untuk membuka SIAKAD, hehehe.

Ke Empat, Tanggal 20 Ditjen Pendis mengeluarkan surat prihal Penetapan dan kebijakan untuk tetap membayar UKT Waw, surat Forum rektor ternyata ampuh untuk menjatuhkan harga diri DITJEN PENDIS. Membuatnya seakan Inkonsisten terhadap kebijakan yang diambil, bahkan dengan jelas di dalam surat Menginstruksikan agar tetap menjalankan pembayaran UKT sebagaimana mestinya.

Ketika tahu, bahwa ini salah teknis,  seharusnya langkah yang diambil ditjen dengan melanjutkan surat sebelumnya dan menyerahkan kebijakan peraturan yang berlaku kepada Pihak Kementerian Agama bukan malah ambigu, seakan linglung dalam membuat regulasi.

Maka dari itu, tugas kita bersama saat ini ialah terus mengawal dan Mendesak Kemenag untuk mengeluarkan kebijakan prihal pemotongan UKT bagi mahasiswa sebagai payung hukum yang jelas, agar pihak rektorat langsung membuat regulasi lanjutan untuk teknis pemotongan UKT.

Sebab cara itu yang dilakukan oleh pihak rektorat untuk mengagalkan pemotongan UKT ini, maka untuk dapat mengembalikannya juga mahasiswa harus melakukan hal yang sama.

Harapku saat ini,  semoga tidak ada lagi yang harus merasakan perihnya meremas tulang demi lunaknya sebuah daging. dan jangan ada lagi UKT-BKT yang tak sesuai jalur kenyataan. Untuk orang-orang yang sadar dipersilahkan untuk bergerak, dan untuk orang-orang yang buta dipersilahkan untuk berdo’a.

Bagaimana Tanggapan Anda Kerabat patron.id yang budiman?

Bagikan: