By | 27 Februari 2020

patron.id – Tangerang, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Banten mendukung informasi keterbukaan publik di lingkup pemerintahan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Plt Ketua JMSI Provinsi Banten Dede Zaki Mubarok saat menghadiri ekspos hasil polling dan dialog publik yang membesut tema ‘Memotret Keterbukaan Informasi Publik ddi Rumah Makan Joglo, Jalan Bojong Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, (27/02/2020).

“Keterbukaan publik saat ini memang sangat penting dalam transparansi untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik,” tandasnya.

Hadar dalam kesempatan tersebut beberapa narasumber diantaranya Direktur Visi Nusantara Subandi Misbah, Komisioner KI Provinsi Banten Luthfi Nawawi, Kabid Infokom Kabupaten Tangerang Abdul Munir, wartawan senior Wahyud Haryadi serta Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail.

“Ekspos hasil polling dan dialog publik semacam ini luar biasa. Sebab, bisa mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk lebih lagi melakukan transparansi publik,” ungkap Kholid Ismail.

“Saya mendukung pembentukan komisi informasi. Sebab, semua kan harus terbuka. Saya yakin Pemkab juga berterima kasih dengan ekspos hasil polling ini. Saya juga nanti yang akan turut mendorong Perda itu. Ajukan saja,” imbuhnya.

Masih di tempat yang sama Kabid Infokom Kabupaten Tangerang Abdul Munir, Pemkab sebetulnya sudah melakukan upaya-upaya keterbukaan informasi publik. Hal itu ditandai dengan pembuatan web informasi publik dan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

Baca Juga:  Benyamin-Pilar Resmi Diusung Golkar Tangsel Maju Dalam PilWalkot

“Pemkab akan menerima permintaan permohonan publik dari masyarakat. Tentu saja asal permohonan itu memenuhi syarat-syarat seperti dalam UU Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008,” katanya.

Sementara, Komisioner Komisi Indormasi (KI) Banten Luthfi Nawawi menuturnya, KI Banten sebetulnya sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tangerang.

“Tahun 2019, Kabupaten Tangerang menduduki peringkat ke-7 dari delapan kota/kabupaten. Turun dua tingkat dari 2018. Saat itu posisi Tangerang berada pada posisi 5,” ungkap Luthfi.

Dia berharap Kabupaten Tangerang bisa segera dibentuk Komisi Informasi Publik.

“Pemkab dan DPRD harus turut mendorong pembentukan Komisi Informasi Publik di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Direktur Visi Nusantara Subandi Misbah mejelaskan, ekspos hasil polling ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. “Metodologi polling ini menggunakan metode kualitatif. Ini hasil kerja intelektual,” tuturnya.

“Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tangerang belum menggembirakan. Dibutuhkan peran semua pihak, termasuk civil society agar Kabupaten Tangerang lebih transparan,” terangnya.

Menurutnya, usai kegiatan ini, akan menyerahkan hasil polling, resume dialog, dan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait sebagai bahan awal inisiasi rancangan perda (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik.

“Harapan kami, pada tahun 2021 atau 2022 mendatang, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik atau apa pun itu sebutannya, sudah ada. Itu sebetulnya cita-cita besar kami,” pungkasnya.[Red/Aldi]

Bagikan: