By | 3 Juli 2020

patron.id – Serang, Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama Kota Serang melaporkan dugaan pemungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan Kantor Kemterian Agama (Kemenag) Kota Serang terkait surat izin operasional pondok pesantren, di ruang Ketua Kemenag Kota Serang, Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pada Jumat (3/7/2020).

Ketua IPNU Kota Serang Samsul Bahri mengatakan pihaknya mendatangi kantor Kemenag Kota Serang untuk melaporkan adanya oknum yang mengatasnamakan Kemenag Kota Serang terkait dugaan pungli surat izin operasional pondok pesantren.

“Hasil informasi dan analisis kami, ada pemungutan liar (pungli) dan pengembalian atas nama Kemenag. Belum tahu ini disebut oknum atau apalah. Misalnya surat perizinan pendirian pondok pesantren,” kata Samsul kepada jurnalis patron.id

Ia menyebutkan nominal yang diminta oknum pungli untuk mengurus surat izin operasional pondok pesantren sekitar Rp 1-2 juta. Namun pihaknya belum bisa menyebutkan pondok pesantren mana saja yang sudah jadi korban oknum pungli.

“Nominalnya kisaran satu juta sampai dua juta untuk perizinan operasional pondok pesantren. Untuk ponpes kita ga bisa sebutkan,” sebutnya.

Atas laporan dugaan tersebut, Samsul berharap oknum yang mengatasnamakan Kemenag Kota Serang bisa segera ditindak. Sebab sudah beberapa kiyai yang jadi sasaran oknum tersebut.

Baca Juga:  Nawawi Nurhadi : Reses Merupakan Wadah Aspirasi Masyarakat

“Semoga ini tidak terjadi lagi, karena banyak kiyai yang tidak tahu soal mengurus berkas dan sering dijadikan sasaran oleh orang-orang itu (oknum),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kemenag Kota Serang Lukman Hakim menanggapi laporan dugaan pungli yang disampaikan IPNU Kota Serang. Pihaknya akan melakukan tabayun (klarifikasi) terkait aduan pungli tersebut.

“Aduan pungli ini perlu kita tabayun (klarifikasi). Saya minta yang bersangkutan bukti konkretnya, karena aduan itu harus kita klarifikasi. Apakah betul itu aparat Kemenag atau bukan harus klarifikasi,” kata Lukman.

Jika hal itu terbukti dilakukan oknum Kemenag Kota Serang, maka pihaknya akan mekakukan pembinaan secara khusus sesuai dengan PP No 53 tentang disiplin pegawai.

“Kita tidak bisa memberikan sanksi oleh kita sendiri, tapi melalui prosedur dari Kemenag ke Kanwil, dari Kanwil kemudian dikirim ke pusat. Jadi prosesnya tidak sehari dua hari, prosesnya agak lama,” terangnya.

Sementara, aturan izin operasional pondok pesantren dilakukan secara online dan langsung terhubung ke Kemenag Pusat.

“Pihak pesantren melakukan daftar online. Kemudian online itu langsung ke pusat. Walaupun berkasnya 10 kali diajukan ke Kemenag, kalau belum memasukan aplikasinya tidak bisa. Itu tetap harus aplikasi yang digunakan,” tambahnya. [Red/Roy]

Bagikan: