By | 10 Desember 2019

patron.id – Kabupaten Serang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Serang DAPIL-1 Abdul Kholiq telah melakukan Reses di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Senin (9/12/2019).

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri BPD dan pihak Kelurahan Desa Ranjeng serta ratusan masyarakat Kecamatan Ciruas untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang dilakukan rutin setiap akhir persidangan.

Pada kegiatan itu masyarakat merespon baik sehingga terjadinya dialog interaktif antara warga setempat dengan Abdul Kholiq, anggota DPRD Kabupaten Serang.

Tujuan dari pada reses tersebut dikatakan oleh Nardi selaku pemandu kegiatan reses adalah untuk menggali persoalan fisik sampai nonfisik yang ada di masyarakat.

“Untuk menggali persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat dari yang bersifat fisik sampai dengan yang bersifat nonfisik karena banyak usulannya,” ujarnya.

“Adapun usulan yang paling mendasar harus menjadi prioritas serapan aspirasi ini pada percepatan peralihan status Perumahan Bumi Ciruas Permai 1 (BCP-1) dari perusahaan pengembang PT. Hamparan kepada Pemerintah Daerah karena proses pembangunan di BCP-1 sudah selesai maka masyarakat menuntut untuk menyerahkan aset-aset itu kepada Pemerintah daerah,” sambung Nardi.

Baca Juga:  40 Relawan Diterjunkan Bantu Korban Tsunami Selat Sunda

Sementara itu, Abdul Kholiq juga mengatakan langsung kepada masyarakat, mengenai peraligan status ditempat tersebut sangat strategis karena berpengaruh pada pembangunan lingkungan.

“mengenai peralihan status BCP-1 dari Develover kepada pemerintah sangat strategis karena ini berpengaruh pada pembangunan lingkungan BCP-1,” ucapnya.

Ia menambahkan, kelompok yang dibentuk warga akan dibantu bersama oleh pemerintah Kabupaten Serang.

“Sejauh mana tim yang sudah dibentuk oleh warga untuk mendorong ini sampai kepada pemerintah Kabupaten Serang akan kita bantu sama-sama. Apabila ada kendala dibagian perizinan itu akan kita panggil, saya pikir sepanjang proses administrasi selesai yang disiapkan oleh warga maupun perusahaan, pemerintah pun tidak akan keberatan untuk peralihan status tersebut,” pungkasnya.

(Red/Setiaadi)

Bagikan: