By | 21 Februari 2020

patron.id – Jakarta, Lembaga kajian dan analisis yang bergerak di isu-isu ekonomi, Cut Out Goebok Indonesia, menggelar diskusi publik yang bertajuk Regulasi Ekspor dalam Meningkatakan Perekonomian Indonesia, yang digelar di Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, jalan utan Kayu Raya, Pada Jum’at (21/02/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus serta organisasi mahasiswa yang menjadi partner diskusi para narasumber, yaitu Ridwan Sukmana selaku pengamat kebijakan dan anggota Komisi hukum dan perundang-undangan MUI pusat, dan Lukman Hamdani, Akademisi Jakarta sekaligus Pengamat Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam penjelasannya, Ridwan Sukmana, mengatakan untuk peningkatan perekonomian di Indonesia ekspor perlu dilakukan, karena menurutnya ekspor di Indonesia mengalami defisit.

“Ekspor harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, pada tahun 70-an awal orde baru, neraca transaksi berjalan posisi ekspor di Indonesia mengalami defisit, jika ekspor lebih tinggi ketimbang import maka akan celaka yaitu nilai rupiah akan tertekan dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian harus meningkatkan ekspor.” Jelasnya

Ia juga mengatakan neraca ekspor sedang mengalami kekurangan dan berimbas kepada nilai rupiah.

“Dulu neraca ekspor defisit dari pada impor, imbasnya terhadap nilai rupiah, maka salah satu jalan untuk meningkatkan perekonomian negara ya melalui ekspor,” tutur Ridwan.

Ridwan juga mengungkapkan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah pada waktu itu menggunakan deregulasi, jika deregulasi tidak dilakukan maka akan menghambat ekspor sehingga bisa terjadi defisit atau kekurangan.

“Pemerintah kemudian melakukan deregulasi agar meminimalisir hambatan ekpor barang keluar.” Imbuh Ridwan.

Dalam pandangan Ridwan, jika ekspor meningkat maka PDP akan meningkat dan begitu sebaliknya, semakin tinggi PDP yang diperoleh maka semakin baik perekonomian negara. Karena teorinya, perhitungan PDP Konsumsi+Ivestasi+Apbn+(Ekspor-Impor) sehingga terlihat jika nilai ekspor dan impor sangat berpengaruh pada perhitungan PDP sejak tahun 1992 – 2015.

Baca Juga:  Shof Rizal Seorang Pemuda Kota Serang Mencukur Rambutnya Demi Menjawab Tantangan Netizen

Diapun menjelaskan perlunya kemapuan wirausaha atau peningkatan produksi sehingga mampu melakukan ekpor dan menekan impor untuk pemenuhan kebutuhan, dan harga yang ditawarkan juga harus lebih murah dibandingkan barang-barang impor, sehingga produksi dari memicu masyarakat Indonesia untuk gemar memilih barang produk sendiri.

“Mendesak hari ini adalah peningkatan produktivitas, mendorong wirausaha dimasyarakat serta memastikan harga barang produksi mayarakat memiliki daya saing sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih barang produk Indonesia.” Imbuh Ridwan.

Narasumber lainnya, Lukman Hamdani, menyoroti kebijakan ekspor negara, menurutnya beberapa sektor ekspor yaitu sektor minyak, gas, coklat, karet, dll saat ini masih menjual barang mentah atau setengah jadi dengan harga murah keluar negeri dan membeli hasil olahan dengan harga yang lebih mahal.

“Sayangnya negara kita masik mengekpor barang mentah atau setengah jadi, lalu membeli barang hasil olahan dengan harga yang lebih mahal.” Tutur Lukman.

Dalam analisisnya, Lukman memandang hambatan perekonomian saat ini banyak terhambat oleh pajak yang harus ditanggung sehingga meningkatkan beban biaya, sehingga banyak investor yang berfikir dua kali karena banyaknya pajak yang harus dibayar.

“Pajak yang terlalu banyak meningkatkan beban biaya, ini yang membuat investor berfikir dua kali ketika mau investasi di Indonesia.” Imbuh Lukman.

Ia juga mengatakan  pemerintah harus mengoptimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Pasalnya tujuan ekspor yaitu untuk dapat mensejahtrakan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah hari ini harus fokus untuk pengoptimalan SDA serta SDM yang ada di Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian, karena tujuan dari ekspor ini yaitu untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia sehingga butuh kerjasama semua pihak baik pemerintah, kementerian, dirgen pajak, sampai pada masyarakatnya sehingga dibutuhkan sinergitas yang baik untuk memaksimalkan ekspor di Indonesia.” Pungkasnya. [Red/Aldi]

Bagikan: