By | 8 Februari 2020

Oleh: Imron Wasi

Mulai Dari Desa menjadi tagline utama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mempunyai empat program prioritas yang meliputi: (i) Prukades (Produk Unggulan Kawasan Desa); (ii) Embung Desa; (iii) Raga Desa; dan (iv) BUM Des. Selama Pemerintahan Joko Widodo di periode pertama dan kedua menunjukkan secara eksplisit akan komitmennya terhadap pembangunan, terutama pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan di tingkat Desa.

Pemerintah tampak sering menggelorakan bahwa pembangunan harus dimulai dari ‘pinggiran’ untuk menciptakan peradaban baru, yang dapat mengatasi kesenjangan, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antarwilayah. Diharapkan, dengan hadirnya kebijakan nasional ini akan mempercepat akselerasi pembangunan, termasuk meningkatkan kemajuan dan daya saing suatu negara-bangsa (nation-state) Indonesia sampai ke tingkat grass root: misalnya, meningkatan pendapatan Desa melalui industri Desa yang berkorelasi dengan ekonomi kreatif, inovatif, dan produktif yang telah diawali dengan diberikannya Dana Desa oleh pemerintah yang begitu besar untuk mengelola desa.

Empat program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah seputar Desa untuk menciptakan transformasi di tingkat grass root belum sepenuhnya diaktualisasikan secara optimal. Dalam hal ini, salah satunya ialah belum optimalnya suatu badan usaha atau yang sering disebut BUM Des. BUM Des begitu esensial dalam mengkonstruksi tata kelola ekonomi desa ke arah yang lebih substansi.

Transformasi Ekonomi Desa Melalui sebuah program prioritas, pemerintah memformulasikan pembangunan melalui ‘pinggiran’. Bahkan program prioritas ini sudah sedari awal menjadi bagian dari Nawa Cita. Dalam nomenklatur ketiga dari Nawa Cita mengemukakan bahwa, “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.”

Seiring berjalanya waktu, dengan telah diberikannya bantuan keuangan dari pusat ke seluruh pelosok negeri telah membawa prospek baru untuk membangun desa menjadi domain utama dalam membangun peradaban. Menilik apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pada saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, (11/12/2019) menarik untuk dapat dicermati. Presiden Joko Widodo mendapatkan laporan mengenai ihwal BUM Des yang belum berjalan semaksimal yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, BUM Des tidak sepenuhnya beroperasi atau mangkrak. Namun, tentunya, ada juga BUM Des yang telah berkontribusi penuh terhadap peningkatan dan pendapatan ekonomi di Desa.

Berdasarkan laporan yang telah diterima oleh mantan Wali Kota Solo ini, menyampaikan pada rapat terbatas bahwa ada sebanyak 2.188 BUM Des tidak beroperasi dan 1.670 BUM Des yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan Desa.

Tentunya ini bersifat paradoks di tengah-tengah pemerintah pusat yang memberikan anggaran begitu besar. Bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, secara praksis pertumbuhan alokasi dana yang diberikan setiap tahunnya, tidak sesuai dengan pendapatan dan peningkatan ekonomi di Desa. Jadi, hal ini akan berimplikasi pada kurang optimalnya pembangunan di tingkat akar rumput, misalnya, ketimpangan, kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan akan terus menjadi problem utama negeri ini.

Komitmen pemerintah pusat mengenai pentingnya membangun dari Desa ialah suatu hal yang perlu didorong oleh semua pihak. Akan tetapi, komitmen itu tidak serta-merta hanya melibatkan satu komponen saja. Namun, perlu melibatkan seluruh elemen, termasuk masyarakat. Masyarakat semestinya dilibatkan secara pro-aktif dalam menata daerahnya. Dalam bahasa lain bisa dikatakan bahwa masyarakat di pedesaan perlu juga dijadikan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata dijadikan objek pembangunan.

Dalam kaitan tersebut, alokasi anggaran yang telah didistribusikan kepada seluruh desa itu dapat dijadikan sebagai modal utama dalam pembangunan. Pada saat yang bersamaan, pada 2020 ini, Dana Desa akan juga bertambah menjadi 72 triliun. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar 20,8 triliun. Sedangkan pada tahun berikutnya 2016, dana desa mengalami peningkatan menjadi 46,9 triliun. Namun, pada tahun berikutnya, yakni 2017-2018 dana desa yang didistribusikan sebesar 60 triliun. Artinya, dari tahun 2017 menuju tahun 2018 tidak mengalami peningkatan. Dan pada 2019 yang lalu, mengalami peningkatan kembali yakni 70 triliun.

Baca Juga:  Dinar dan Dirham : Dapatkah menjadi solusi krisis ekonomi Indonesia?

Anggaran yang begitu besar untuk dapat mengelola sebuah desa menjadi primadona baru bagi Indonesia. Tak hanya memperoleh Dana Desa semata, Desa juga akan memperoleh alokasi Dana Desa dari Daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Bahkan, desa juga memperoleh bantuan dari daerah melalui APBD yang telah diformulasikan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan dari pendapatan desa yang sah. Dengan demikian, pemerintah Desa semestinya dapat mengoptimalkan dan mengintegrasikan seluruh kebijakan maupun program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, termasuk pada program prioritas seperti BUM Des. Alih-alih hendak meminimalisir tingkat kemiskinan,

kesenjangan, pengangguran dan ketimpangan antar wilayah, justru dalam prasisnya menimbulkan persoalan baru. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya temuan-temuan kasus korupsi yang menjerat kepala Desa. Orientasi Desa terhadap pembangunan harus berkorelasi dengan kebijakan dan program di atasnya. Saat ini, Desa menjadi prospek baru bagi Negeri ini dalam membangun dan mewujudkan cita-cita nasional. Oleh sebab itu, dengan hadirnya Dana Desa dan alokasi Dana Desa seharusnya dapat memacu Desa menjadi wilayah dan tumpuan baru dalam bidang peningkatan dan pendapatan ekonomi Desa. Seringkali kita dengar, bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala di desa dalam membentuk BUM Des. Padahal, interpretasi ini sudah begitu akut dan sudah tidak relevan lagi di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu progresif dan masif.

Di sisi lain, Desa juga dituntut agar dapat mengelola anggaran yang didistribusikan secara transparan, kredibel, dan akuntabilitas. Selain itu, desa juga perlu responsif terhadap berkembangnya sebuah era baru yang dikenal dengan era disrupsi. Dalam hal ini, Desa perlu meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Pelayanan prima menjadi orientasi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang perlu ditingkatkan.

Sudah saya bahas di atas, bahwa dalam membangun tata kelola desa perlu melibatkan pelbagai elemen, termasuk prakarsa dari masyarakat. Dan, apabila Desa juga mengalami kesukaran dalam menerapkan dan mengaplikasikan kebijakan, program, dan praksis secara riil, tentu perlu juga berkolaborasi.

Kolaborasi Dalam hal ini, Desa bisa melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mewujudkan dan mempraktikkan segala kesukaran yang dialami oleh Desa. Perpaduan antara Desa dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menyelesaikan problematika yang ada. Tentunya, dengan melibatkan perguruan tinggi, Desa akan lebih berorientasi pada kemajuan.

Sebab, pastinya, perguruan tinggi yang di dalamnya banyak akademisi dan peneliti akan menciptakan suatu hasil atau produk ilmiah yang dapat menunjang perbaikan kinerja pemerintah Desa. Dengan kata lain, perguruan tinggi (akademisi dan peneliti) akan menjadi partner kerja dan akan memberikan hasil yang terbaik melalui hasil riset yang berbasis data yang kredibel dan ilmiah.

Persoalan-persoalan yang kini hinggap di Desa akan menjadi fokus para akademisi dan peneliti dalam mengembangkan dan memajukan peradaban dari Desa. Selain itu, pemerintah Desa bisa juga melibatkan para mahasiswa yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata atau sebutan serupa lainnya. Pemerintah Desa sebagai pemilik kedaulatan Desa turut memberikan deskripsi secara komprehensif kepada para mahasiswa mengenai wilayah geografis, ekonomi, sosial, dan budaya.

Agar para mahasiswa juga dapat memetakan dan memadukan melalui sebuah konsep yang sesuai dengan dinamika global atau bisa juga pemerintah Desa melakukan penjajakan kerja sama dengan lembaga riset yang independen dalam mengembangkan program prioritas Desa, terutama BUM Des yang tentu menjadi ujung tombak dari pembangunan.

BUM Des sebagai ujung tombak pembangunan perlu dikelola oleh orang yang sudah kompeten. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan BUM Des. Badan usaha yang masuk dalam ranah BUM Des harus sesuai dengan potensi keunggulan desa. BUM Des juga perlu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat krusial. Jadi, tidak boleh sekadar mendirikan badan usaha, namun tidak dikelola dengan baik atau mengerjakannya secara serampangan. Sudah saatnya, BUM Des dikembangkan dengan optimal dan mampu menjadi solusi utama.

Bagikan: