By | 28 April 2020

Oleh : Ade Muhamad Ismail Saleh

Lembaga keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Peningkatan sektor ekonomi ini harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan karena apabila sektor ekonomi bangsa Indonesia maju maka kesejahteraan terhadap rakyat pun akan tercapai.

Salah satu lembaga keuangan yang menopang ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia sangat membantu masyarakat banyak sebab kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang mayoritas pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) terkadang mengalami kesulitan untuk mengakses dana dari bank yang memiliki persyaratan yang kaku sehingga tidak dapat mengembangkan usahanya karena minimnya modal yang dimiliki.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Nasabah yang akan menjadi calon nasabah di LKMS akan melihat apakah lembaga tersebut baik atau buruk. Pernilaian kesehatan BMT berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35.3/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Penilaian dari Permenkop tersebut mempunyai 8 aspek dengan menggunakan standard sebagai berikut:

1. Permodalan, penilaian yang dilakukan dalam aspek ini menggunakan 2 rasio yaitu perbandingan modal itu sendiri dengan total asset dan rasio kecukupan modal (CAR). Rasio modal itu sendiri dengan total asset dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) akan dikatakan sehat apabila CAR mencapai 8% atau lebih, semakin tinggi nilai dari *% menunjukan KJKS/UJKS koperasi semakin sehat.

2. Kualitas Aktiva Produktif, penilaian terhadap aspek ini didasarkan pada 3 rasio, yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko, dan rasio penyisihan dan penghapusan aktifa produktif.terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

3. Penilaian Manajemen

4. Penilaian efisiensi, didasarkan pada 3 rasio yaitu: rasio biaya operasional terhadap pelayanan terhadap pelayanan, rasio aktiva terhadap total asset dan rasio efisiensi staf.

5. Likuiditas, dinilai berdasarkan 2 rasio yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan.

6. Jati diri koperasi, menggunakan 2 rasio yaitu rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto

7. Kemandirian dan pertumbuhan, didasarkan pada 3 rasio yaitu, rasio rentabilitas asset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

8. Kepatuhan pada prinsip syariah

Baca Juga:  ROKOK TIDAK SEHAT

Lembaga keuangan mikro syariah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: Baitul mal wat-tamwil (BMT), koperasi syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BMT di Indonesia masih sangat perlu meningkatkan kesehatan keuangan mikro dengan cara melakukan beberapa strategi diantaranya :
1. meningkatkan penghimpunan dana agar bisa melakukan pembiayaan kepada anggota.
2. melakukan ekspansi pembiayaan yang berkualitas.
3. mencari sumber pembiayaan yang memiliki prosepek baik.
4. mengembangkan produk yang dapat menguntungkan lembaga.
5. menciptakan manajemen baik manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen kelembagaan.

Adapun strategi dalam menjaga tingkat kesehatan BMT yaitu: pertama, memonitor secara intens kondisi keuangan BMT terutama aspek-aspek yang menjadi penilaian kesehatan BMT; kedua, evaluasi secara periodic yang dilakukan secara intens baik itu bulanan, triwulan dan semester; ketiga menjaga keseimbangan rasio tiap komponen yang menjadi aspek penilaian tingkat kesehatan BMT; keempat, menyediakan fasilitas berupa sistem opersional atau software keuangan yang dapat memantau kondisi keuangan sehingga dapat mengambil kebijakan dengan cepat untuk menjaga tingkat kesehatannya.

Adapun Kegiatan Usaha LKM, yaitu :

1. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

2. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

3. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas :

1. Pelarangan terhadap (suku bunga) Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor uncertainty dalam bisnis maka Penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.

2. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah di pindah tangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (flow concept).

3. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi

4. Prinsip ta’awun (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

5. Prinsip tijaroh (bisnis) yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.

6. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.

Penulis merupakan mahasiswa STEI Sebi
Semester 6.

Bagikan: