By | 5 Agustus 2019

patron.id – Serang, Peringati Hari Nelayan, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten, melakukan aksi demo di depan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yang dimulai pada pukul 10.00 WIB, Senin (5/8/19).

Massa aksi yang tergabung dalam dalam AMUK Banten di antaranya, WALHI, KIARA, KNB, KNTI, JATAM, ICEL,  GAMSUT, Forum Masyarakat Selat Sunda, Serikat Nelayan Lontar, Riung hijau, LSM HARAMAIN, Himpunan Nelayan Pulo Ampel, Komunitas Nelayan Dadap, Forum Pemuda desa, Kaukus lingkungan hidup, FKPN, dan BALHI.

Masa aksi ini menuntut untuk menolak pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang rencananya akan diparipurnakan pada tahun ini oleh pemerintah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Banten.

Imron Nawawi Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya mengatakan, pemerintah telah melanggar peraturan dalam penyusunan Perda yang sudah ada.

“Sebagai mana Pasal 14 ayat 2, Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan mekanisme penyusunan RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan RAPWP-3-K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga:  Temu Relawan, Adde Rosi: Kaum Difabel Harus Diperhatikan

“Dalam Ayat 3 disebutkan, pemerintah daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan,” lanjutnya

Selain itu Imron menegaskan, dalam Raperda RZWP3K pertimbangan yuridis merujuk pada Pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007, yang menyatakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah Provinsi dan (atau) pemerintah Kabupaten atau Kota. Ia juga menyampaikan, dalam pengaturan di dalam batang tubuh Raperda tidak menunjukkan keberpihakan kepada Nelayan tradisional dan Nelayan skala kecil.

“Padahal Nelayan tradisional telah diakui dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung atas aset dan akses pesisir,” pungkasnya.

Untuk diketahui, massa aksi menegaskan tuntutannya :

  1. Tolak Raperda RZWP3K
  2. Selamatkan ruang hidup Nelayan
  3. Stop perampasan ruang laut dan Privatisasi Pulau-Pulau Kecil
  4. Hapus zona tambang pasir. [Red/Bahri]
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *